<![CDATA[Transformasi digital pemerintah daerah tidak hanya memerlukan konektivitas aplikasi, tetapi juga tata kelola data yang memungkinkan pertukaran dan penggunaan data secara konsisten lintas organisasi. Penelitian ini menganalisis bagaimana tata kelola data dan interoperabilitas berkembang dalam transformasi digital Pemerintah Kota Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dokumenter longitudinal terhadap dokumen resmi periode 2020–2025. Analisis dilakukan melalui pemetaan temporal dan coding pada empat dimensi interoperabilitas, yaitu regulatif, organisasional, semantik, dan teknis. Hasil menunjukkan tiga fase perubahan. Pada 2020–2021, Makassar telah memiliki portal, single sign-on, open data, layanan data terpusat, NTPD 112, dan Operation Room, tetapi belum memiliki standar integrasi data dan informasi yang disepakati. Pada 2022–2023, tata kelola semakin terlembaga melalui kebijakan Satu Data tingkat daerah, fungsi Walidata, dan metadata sektoral. Pada 2024–2025, konsolidasi berlangsung melalui arsitektur SPBE, pusat data, jaringan intra, SOP pembangunan aplikasi, Tim Koordinasi SPBE, dan Forum Satu Data. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi Makassar bergerak dari technical connectivity menuju institutional interoperability. Interoperabilitas tidak hanya ditentukan oleh koneksi teknis, tetapi oleh kombinasi aturan, pembagian peran, standardisasi semantik, infrastruktur bersama, dan koordinasi. Namun, dokumen belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh perangkat daerah telah mencapai interoperabilitas substantif atau data-driven government secara penuh.]]>
Copyrights © 2026
