<![CDATA[Digitalisasi layanan publik melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital memunculkan permasalahan hukum yang esensial ketika pemerintah secara sepihak mencantumkan klausula eksonerasi mutlak di dalam perjanjian lisensi pengguna akhir. Keadaan monopolistik ini memaksa warga negara menyetujui pelepasan hak tanpa ruang negosiasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula eksonerasi tersebut serta merumuskan konstruksi pelindungan hukum bagi warga negara. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk membedah tatanan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelepasan tanggung jawab negara atas potensi kegagalan sistem dan kebocoran data pribadi merupakan tindakan cacat yuridis. Klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar asas iktikad baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bertentangan dengan larangan pengalihan tanggung jawab pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta menabrak kewajiban mutlak pengendali data dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kesimpulannya, instrumen kontrak elektronik perdata sama sekali tidak dapat menganulir tanggung jawab konstitusional negara. Sebagai pelindungan preventif, pemerintah wajib mereformasi formulasi perjanjian layanan publik berlandaskan asas kebebasan berkontrak publik yang proporsional. Secara represif, masyarakat tetap memegang hak pemulihan mutlak melalui instrumen gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum oleh penguasa maupun penegakan sanksi administratif secara tegas.]]>
Copyrights © 2026
