<![CDATA[Peralihan dokumen pertanahan dari bentuk analog menjadi elektronik mewajibkan adanya tahapan pengukuran ulang pada bidang tanah. Proses pengukuran ini sering kali menghasilkan penyusutan luas bidang tanah yang berdampak pada ketidakpastian objek dalam perjanjian jual beli yang sedang berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perbedaan luas tanah tersebut terhadap keabsahan objek perjanjian jual beli serta merumuskan upaya hukum bagi pembeli yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan luas tanah mengakibatkan objek perjanjian menjadi kabur. Kondisi ini secara langsung mencederai syarat objektif mengenai suatu hal tertentu sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian berpotensi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pembeli yang dirugikan memiliki kedudukan sebagai konsumen yang hak-haknya dilindungi oleh negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembeli dapat menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi penyesuaian harga atau melalui jalur pengadilan dengan gugatan ingkar janji maupun perbuatan melawan hukum. Asas kehati-hatian harus diterapkan oleh para pihak dengan menunda penyelesaian transaksi hingga hasil pengukuran digital diterbitkan secara resmi.]]>
Copyrights © 2026
