Penelitian ini menganalisis sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada arsitektur kewajiban yang berlaku menjelang Wajib Halal Oktober 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, serta regulasi BPJPH sampai 4 Oktober 2026; bahan hukum sekunder dipilih dari literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi bersifat bertahap dan terdiferensiasi menurut kategori produk serta skala usaha, sementara skema pernyataan halal memberikan jalur khusus bagi UMK yang memenuhi kriteria. Sertifikat halal merupakan bukti administratif atas pengakuan kehalalan, tetapi perlindungan konsumen tetap bergantung pada pemeliharaan Sistem Jaminan Produk Halal, pengawasan pascasertifikasi, dan mekanisme pemulihan. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan agama, jiwa, dan harta harus diseimbangkan dengan maṣlaḥah, keadilan, dan raf‘ al-ḥaraj. Artikel ini mengusulkan pengawasan berbasis risiko, integrasi pengaduan dan pemulihan konsumen, serta pembagian rekomendasi berdasarkan tingkat kewenangan hukum agar implementasi sertifikasi halal melindungi konsumen tanpa membebani UMK secara tidak proporsional.
Copyrights © 2026