Ahmad Fauzi
Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Transformation of Marriage-Guardian Authority in Contemporary Muslim Society: The Limits of Family Intervention in Spouse Selection Latifatus Zahra Az Zubaidi; Ahmad Fauzi
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/m30q7w47

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses transformasi otoritas wali nikah dalam masyarakat Muslim kontemporer serta merumuskan batas ideal intervensi keluarga dalam pemilihan pasangan berdasarkan perspektif hukum Islam. Pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana otoritas wali bergeser dari kewenangan memaksa menuju peran persetujuan dan pendampingan, serta sejauh mana batas antara intervensi protektif dan restriktif dapat dirumuskan secara operasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif berjenis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis dan sosio-historis, menelaah sumber primer berupa Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan perkawinan, serta sumber sekunder berupa jurnal dan hasil penelitian terdahulu, yang dianalisis secara deskriptif-analitis dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi otoritas wali berlangsung tidak sinkron akibat perbedaan kecepatan perubahan pada faktor pemikiran keislaman, hukum positif, dan realitas sosial. Batas intervensi yang sah ditentukan oleh ada tidaknya dharar terhadap substansi perkawinan berdasarkan maqashid syariah, bukan status sosial keluarga; dan peran wali dapat direkonstruksi menjadi mitra pelindung melalui prinsip kesalingan (mubadalah). Implikasinya, kerangka ini menawarkan pedoman aplikatif bagi lembaga peradilan agama dan Kantor Urusan Agama untuk menyeimbangkan fungsi protektif wali dengan penghormatan terhadap otonomi perempuan.
Halal Certification as an Instrument of Consumer Protection and MSME Empowerment: An Islamic Economic Law Analysis of Contemporary Regulatory Challenges Andi Muh. Shafwan Rabbani; Ahmad Fauzi
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/y2843n63

Abstract

Penelitian ini menganalisis sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada arsitektur kewajiban yang berlaku menjelang Wajib Halal Oktober 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, serta regulasi BPJPH sampai 4 Oktober 2026; bahan hukum sekunder dipilih dari literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi bersifat bertahap dan terdiferensiasi menurut kategori produk serta skala usaha, sementara skema pernyataan halal memberikan jalur khusus bagi UMK yang memenuhi kriteria. Sertifikat halal merupakan bukti administratif atas pengakuan kehalalan, tetapi perlindungan konsumen tetap bergantung pada pemeliharaan Sistem Jaminan Produk Halal, pengawasan pascasertifikasi, dan mekanisme pemulihan. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan agama, jiwa, dan harta harus diseimbangkan dengan maṣlaḥah, keadilan, dan raf‘ al-ḥaraj. Artikel ini mengusulkan pengawasan berbasis risiko, integrasi pengaduan dan pemulihan konsumen, serta pembagian rekomendasi berdasarkan tingkat kewenangan hukum agar implementasi sertifikasi halal melindungi konsumen tanpa membebani UMK secara tidak proporsional.
Reinterpreting Kafa’ah through Maqasid al-Shari’ah: Marriage Compatibility in an Era of Social Disruption Muhammad Hanif Hidayatulloh; Shofiyah; Ahmad Fauzi
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/whb07561

Abstract

Perubahan sosial dan pola pembentukan keluarga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan kafa’ah (kesepadanan calon pasangan) dalam fikih perkawinan. Penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan ini membandingkan pertimbangan kesepadanan dalam tradisi fikih dan merumuskan kerangka evaluasi berdasarkan maqasid al-syari’ah. Kajian membedakan syarat keabsahan perkawinan dan persetujuan para pihak dari pertimbangan sosial seperti nasab, pekerjaan, dan kekayaan yang kedudukan hukumnya tidak seragam di antara mazhab. Hasil analisis mengusulkan pengujian fungsional yang mencakup persetujuan bebas, tanggung jawab keagamaan dan etis, pencegahan bahaya, kesalingan dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan memenuhi kewajiban ekonomi. Kriteria ini ditautkan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi bukan syarat sah perkawinan baru. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam telah membatasi keberatan karena ketidaksepadanan, dengan pengecualian terkait perbedaan agama. Karena itu, usulan lebih tepat diterapkan sebagai pedoman penafsiran dan konseling pranikah; dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga masih memerlukan pengujian empiris.