<![CDATA[This study aims to describe and analyze the implementation of the Population-Aware Schools Program in Nabire Regency, Central Papua Province, based on the Van Meter and Van Horn model. The study employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, focus group discussions (FGDs), and documentation. Data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldaña model through the stages of data condensation, data presentation, and the drawing and verification of conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Population-Aware Schools Program in Nabire Regency has not been optimal; in fact, no schools have yet been officially registered as program implementers. The main obstacles include geographical conditions, limited budgets and resources, unclear coordination among organizations, suboptimal facilitation and outreach, and schools’ limited capacity to integrate population education materials. Optimizing the program requires strengthening cross-sectoral coordination, increasing guidance, and providing resource and regulatory support at the local level. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Program Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan model Van Meter dan Van Horn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Nabire belum optimal, bahkan belum terdapat sekolah yang secara resmi terdaftar sebagai pelaksana program. Hambatan utama meliputi kondisi geografis, keterbatasan anggaran dan sumber daya, ketidakjelasan koordinasi antarorganisasi, belum optimalnya fasilitasi dan sosialisasi, serta keterbatasan kapasitas sekolah dalam mengintegrasikan materi kependudukan. Optimalisasi program memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pendampingan, serta dukungan sumber daya dan regulasi di tingkat daerah.]]>
Copyrights © 2026
