<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Pandu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, serta mengidentifikasi penyebab dan respons terhadap kasus makanan tidak layak konsumsi yang terjadi pada Mei 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru pengampu program MBG, orang tua siswa, dan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta melalui observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program MBG di SD Negeri Pandu secara umum telah berjalan cukup efektif. Dari aspek komunikasi, koordinasi antara pihak sekolah, SPPG, dan instansi terkait berlangsung cukup baik, bersifat dua arah, serta responsif terhadap keluhan dan permasalahan yang muncul. Namun, komunikasi kepada orang tua siswa masih belum dilakukan secara formal dan terstruktur. Dari aspek sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan logistik SPPG relatif memadai, meskipun masih ditemukan kendala teknis berupa ketepatan jumlah porsi dan preferensi siswa terhadap jenis makanan tertentu. Dari aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan responsivitas yang baik, terutama dalam melakukan pemeriksaan makanan sebelum diberikan kepada siswa serta meningkatkan kehati-hatian setelah terjadinya insiden. Sementara itu, struktur birokrasi telah memiliki pembagian tugas, SOP, mekanisme pelaporan, dan pengawasan yang cukup jelas, meskipun pengawasan dan keterlibatan orang tua masih perlu diperkuat. Kasus makanan tidak layak konsumsi pada Mei 2025 menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian kualitas makanan pada tahap pelaksanaan. Meskipun demikian, makanan tersebut berhasil terdeteksi sebelum dikonsumsi siswa karena adanya pemeriksaan oleh guru. Pihak sekolah kemudian segera menghubungi SPPG untuk melakukan klarifikasi dan penanganan, sedangkan pihak SPPG melakukan evaluasi serta memperketat standar kebersihan, pengolahan, dan distribusi makanan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi MBG di SD Negeri Pandu tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan prosedur, tetapi juga oleh komitmen pelaksana, koordinasi antaraktor, serta konsistensi pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan kualitas makanan, komunikasi publik, koordinasi antarlembaga, dan pelibatan orang tua dalam mekanisme pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Program MBG. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Makanan Bergizi Gratis, MBG, SD Negeri Pandu, George C. Edwards III, Kebijakan Publik. ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meals (MBG) Program at Pandu Public Elementary School, Mapanget District, Manado City, and to identify the causes and responses to cases of unfit food that occurred in May 2025. This study used a descriptive qualitative method with George C. Edwards III's policy implementation theory, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained through interviews with the principal, teachers in charge of the MBG program, parents, and the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG), as well as through observation and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing and verifying conclusions. The results indicate that the implementation of the MBG Program at Pandu Public Elementary School has generally been quite effective. From a communication perspective, coordination between the school, SPPG, and related agencies is quite good, two-way, and responsive to complaints and emerging issues. However, communication with parents has not yet been conducted in a formal and structured manner. In terms of resources, the availability of human resources, infrastructure, and logistical support for the Food and Nutrition Supervisory Agency (SPPG) is relatively adequate, although technical challenges remain, including ensuring accurate portion sizes and student preferences for certain foods. In terms of disposition, implementers demonstrate strong commitment, responsibility, and responsiveness, particularly in inspecting food before serving it to students and increasing vigilance following incidents. Meanwhile, the bureaucratic structure has a clear division of tasks, standard operating procedures (SOPs), reporting mechanisms, and oversight, although parental supervision and involvement still need to be strengthened. The case of unfit food in May 2025 demonstrated weaknesses in food quality monitoring and control during the implementation phase. Despite this, the food was detected before consumption by students due to inspections by teachers. The school immediately contacted the SPPG for clarification and handling, while the SPPG conducted an evaluation and tightened standards for food hygiene, processing, and distribution. Therefore, the success of the MBG implementation at Pandu Public Elementary School is determined not only by the availability of resources and procedures, but also by the commitment of implementers, coordination between stakeholders, and consistent supervision. This study recommends strengthening food quality monitoring, public communication, interagency coordination, and parental involvement in oversight mechanisms to improve the effectiveness and accountability of the MBG Program. Keywords: Policy Implementation, Free Nutritious Meals, MBG, Pandu Public Elementary School, George C. Edwards III, Public Policy.]]>
Copyrights © 2026
