<![CDATA[Transformasi digital melalui penerapan e-government menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pada bidang kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi e-government dalam penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kota Bitung melalui pemanfaatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, operator dan verifikator SIKS-NG, pendamping sosial, aparat kelurahan, serta masyarakat penerima bantuan sosial. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government melalui SIKS-NG telah mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya dalam proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Komunikasi antar pelaksana berlangsung cukup efektif, sumber daya manusia relatif memadai, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi pelayanan, serta struktur birokrasi telah mendukung pembagian tugas secara jelas. Namun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi digital aparatur, kualitas jaringan internet, koordinasi lintas instansi, serta akurasi data masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar lembaga, evaluasi berkala terhadap sistem, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data agar implementasi e-government mampu mendukung pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Kata Kunci: Implementasi; E-Government; SIKS-NG; Fakir Miskin; Dinas Sosial. ABSTRACT The implementation of e-government has become an essential strategy for improving public service delivery, particularly in the social welfare sector. This study aims to analyze the implementation of e-government in handling poverty at the Social Affairs Office of Bitung City through the Social Welfare Information System Next Generation (SIKS-NG). A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving the Head of the Social Affairs Office, the Head of the Poverty Handling Division, SIKS-NG operators and verifiers, social facilitators, village officials, and social assistance beneficiaries. Data analysis followed the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model using George C. Edwards III's policy implementation framework, consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that SIKS-NG has improved the effectiveness of integrated social welfare data management, particularly in data verification, validation, and updating processes. Effective communication, adequate human resources, positive implementer commitment, and a well-defined bureaucratic structure have contributed to better service delivery. Nevertheless, several challenges remain, including limited digital competencies among personnel, unstable internet connectivity, insufficient inter-agency coordination, and data accuracy issues. Therefore, strengthening human resource capacity, improving institutional coordination, conducting periodic evaluations, and encouraging community participation in data updating are necessary to optimize e-government implementation and improve the quality of social welfare services. Keywords: Implementation; E-Government; SIKS-NG; Poverty Handling; Social Affairs Office]]>
Copyrights © 2026
