Claim Missing Document
Check
Articles

Kajian Partisipasi Masyarat Dalam Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Kota Bitung Kalangkahan, Patries H; Areros, William A; Sampe, Stefanus
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 24 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Awareness of the importance of Community-Based Disaster Risk Reduction (PRBBK) should be pursued in view of the condition of Indonesia in general and Bitung in particular in geographically and geologically is a disasterprone areas where mainstream disaster events from year to year showed a significant increase. PRBBK program requires the active involvement of communities across the stage of disaster risk reduction. Call for Proposals aims to reduce the vulnerability and increase the capacity of communities to prevent or minimize the potential loss and damage caused by the disaster to life, shelter, livelihoods and the environment. This study aims to assess the community participation in the program of community-based disaster risk reduction in Bitung, this study using research methods kualitatitf.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KTP ELEKTORNIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MANADO Pontoan, Refangga; Liando, Daud Markus; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKhusus di kota Manado program E-KTP mulai di publikasikan pada akhir tahun 2011 sehingga ditargetkan mencapai titik klimaks dalam pelaksanaan antara tahun 2014-2015, namun dalam pelaksanaannya menemui masalah- masalah yang terjadi sehingga memperhambat proses pengadaan atau pencetakan E-KTP tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program E–KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dilihat dari faktor komponen kebijakan publik antara lain: Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi, Struktur Birokrasi.dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dilihat dari faktor sumber daya yang memiliki seperti staf, informasi, wewenang, dan fasilitas dapat dikatakan bahwa ketersediaan sumber-sumber yang menunjang pelaksana kebijakan masih kurang memberikan informasi terkait ketersediaan pencetakan E-KTP, sedangkan dari dari disposisi/sikap masih perlu diperhatikan. Karena masih ada pegawai yang lebih memprioritaskan kenalan/teman tanpa melihat masyarakat yang sudah lebih dulu ada dan menunggu giliran membuat E-KTP, serta masih ada pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sehingga pembuatannya masih belum maksimal.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program KTP Elektronik.
IMPLEMENTASI PROGRAM OBJEK PARIWISATA PANTAI PANANUALENG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makawowode, Martina; Kimbal, Marthen; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting, pariwisata dapat menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit, hal ini turut juga menjadi sumber bagi penerimaan daerah, namun hal yang sangat disayangkan begitu beragamnya potensi kekayaan alam daerah belum dimaksimalkan dengan baik, sehingga belum menghasilkan penerimaan bagi daerah, demikian juga yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana salah satu objek pariwisata pantai pananualeng belum dikoelola dengan baik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program objek pariwisata pantai pananualeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe, hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, belum gencar dilakukannya pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website disebabkan website masih dalam proses pembuatan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe, karena disebakan jaringan internet yang masih belum memadai.Kata Kunci: Implementasi, Program, Objek Pariwisata
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PEMBUATAN E-KTP TAHUN 2016 DI DINAS PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA Kalalo, Trisna Kurnia; Liando, Daud Markus; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakE-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanakan E-KTP di pandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat. E-KTP merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membangun database kependudukan yang ada di Indonesia untuk mempermudah baik pemerintah maupun masyarakat agar setiap pemilik E-KTP dapat terhubung ke dalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 (satu) KTP saja. Selain itu diharapkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara.Di Indonesia, upaya pelaksanaan pembuatan E-KTP telah dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti pelaksanaan pembuatan E-KTP di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa yang melibatkan pegawai atau bisa di sebut petugas pemerintah yang melaksanakan pembuatan E-KTP seperti dalam UU No. 23 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Dalam pasal 1 menyebutkan bahwa, ”Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”. Dengan demikian maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuatan E-KTP di Dinas pencatatan sipil Kabupaten Minahasa, yang akan dilihat dari Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pembuatan E-KTP. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi pembuatan E-KTP di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa berjalan dengan baik.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, E-KTP.
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN DI KECAMATAN MANGANITU SELATAN Usman, Juaden Ever; Kimbal, Marthen; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk di amati karena hal ini menyangkut hak hidup orang banyak dan terlebih pula kesehatan merupakan hal yang sangat di butuhkan oleh maqsyarakat karena dengan kondisi tubuh yang sehat memungkinkan setiap orang hidup dengan produktif secara sosial dan ekonomis. Namun untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan masyarakat yaitu memuaskan, masih merupakan masalah yang belum dapat di selesaikan sampai dengan saat ini, di karenakan sumber daya manusia sebagai pelayan publik masih belum berkompeten di bidangnya dalam hal ini belum ahli, dan fasilitas peralatan medis sebagai faktor penunjang pelayanan kesehatan masih sangat minim sehingga belum dapat mencapai tujuan yang di cita-citakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan atau aturan dari Dinas Kesehatan dalam hal peningkatan sarana dan prasana Puskesmas Lapango belum ada, sehingga puskesmas ini masih mengalami ketertingalan dalam sarana dan prasarana sehingga berimbas pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Lapango. Manajemen yang ada di Puskesmas Lapango menjadi bagian tolak ukur terpenting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, bahwa ada tiga hal penting dalam manajemen di Puskesmas Lapango yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, serta Pengawasan dan Pertanggung jawaban. Dalam ketiga hal penting tersebut merupakan tahapan proses dalam melakukan atau mengimplementasikan posedur pelayanan bagiKata Kunci: Kebijakan, Dinas Kesehatan, Sarana dan Prasarana.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSHAN DI KOTA MANADO Sudrajat, Maulidyka Agustyan; Liando, Daud; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dalam rangka untuk mendukung serta mengurangi dan mengatasi persoalan sampah pemerintah daerah Kota Manado membuat kebijakan Peraturan Daerah No. 07 tahun 2006 yang berisi tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Manado, beserta sanksi terhadap pelanggaran. Pada Prinsipnya Permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kota Manado yang menjadi isu masalah diantaranya yakni, terakhir pemerintah Manado menyerahkan kewenangan penanganan sampah ditangani kecamatan. Tapi sayangnya, belum juga tuntas. Penelitian ini menggunakan model yang didasarkan pada enam Variabel yang memperhambat implementasi menurut Van Meter dan Horn, yaitu Sasaran, Sumberdaya, Komunikasi, Karakteristik, keterlibatan Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik, dan sikap.Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan Jenis data sekunder.Informan penelitian terdiri dari satu kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Sembilan camat. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan, pemerintah Kota Manado telah melaksanakan kewajibannya, hal ini menandakan adanya dukungan yang kuat dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal. Namun, kesadaran buang sampah pada tempatnya dan jam buang masih sangat kurang di lakukan oleh masyarakat.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah
PENGENDALIAN HARGA BERAS DI KOTA MANADO OLEH PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SULAWESI UTARA DAN GORONTALO Rumaratu, Pearly Itung; Mantiri, Michael; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerum Bulog merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertugas menangani manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras serta logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan peran Bulog sendiri, meliputi menyangga harga dasar yang cukup tinggi, perlindungan harga maksimum, perbedaan harga yang layak, dan hubungan harga yang wajar. Untuk itu, tujuan penetapan harga antara lain berorintasi pada laba, berorintasi pada volume, berorientasi pada citra, dan berorintasi pada stabilitas harga. Dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga beras serta mengawasi distribusi beras, maka dilakukan operasi pasar yang bertujuan untuk menambah pasokan beras melalui penjualan baik melalui pedagang besar, pengecer, maupun penjualan langsung kepada konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengendalian harga beras di Kota Manado oleh Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo sudah berjalan sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras antara lain kuantitas dan kualitas beras yang menurut Kabag Divisi Distributor dapat disebabkan oleh banyak hal seperti nilai tukar Rupiah, ketersediaan stok beras, dan sebagainya; Faktor psikologis yang menurut Kadiv Regional Perum Bulog Sulut Go dikarenakan keterlambatan penyaluran beras miskin yang dapat menaikkan harag beras dipasar walaupun tidak semua masyarakat Kota Manado menerima beras miskin. Hasil penelitian ini didapati bahwa pengendalian harga beras oleh Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo telah sesuai dengan peran, tugas, serta fungsi Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras.Kata Kunci: Pengendalian, Beras, Harga, Perum Bulog.
PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP SERAPAN ANGGARAN DI KANTOR DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Coloay, Friska Anjelita; Gosal, Ronny; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang di tugaskan kepada daerah. Hukum yang mengatur tentang keberadaan Dinas ini adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow. Namun, mengkaji kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahnya, masih terdapat permasalahan yang kemudian menghambat serapan anggaran dari dinas itu sendiri. Permasalahan seperti rendahnya Sumberdaya manusia yang dilator belakangi oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan, sehingga adanya anggaran yang tidak terserap dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap serapan anggaran sehingga landasan teori yang digunakan (Edy Sutrisno 2012:7) untuk Variabel Sumber Daya Manusia dan (beni pakei 2016:28) untuk Variabel Serapan Anggaran. Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan populasi 50 responden sehingga sampel diambil berdasarkan sampling jenuh dimana semua populasi sebagai sampel. Persamaan regresi antara Sumber Daya Manusia (X) dan Serapan Anggaran (Y) dirumuskan sebagai Y=a+bX yang dianalisis menggunakan program SPSS versi 23.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa persamaan regresi kedua variabel adalah Y=10.364 + 0,767X, dan hasil analisis data serta pengujian hipotesis menunjukan adanya pengaruh dari Sumber Daya Manusia terhadap Serapan Anggaran dengan bersar pengaruh 42.4% dan tingkat pengaruh sebesar 0.652. Sumber Daya manusia memberi pengaruh terhadap Serapan Anggaran agar anggaran yang ada digunakan dengan baik sehingga semua kegiatan dan program kerja dapat dicapai.Kata Kunci : Pengaruh, Sumber Daya Manusia, Serapan Anggaran.
PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Palandung, Jein Hilda; Liando, Daud; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMarginalisasi bagi kaum perempuan masih sangat terasa sampai dimasa saat ini, pandangan bahwa kaum perempuan tidak layak untuk berkiprah dalam dunia pekerjaan dan karier bahkan dalam kegiatan politik sekalipun seperti layaknya kaum laki-laki, paradigma tersebut mengkristal pada pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk yang ada di Kabupaten Kepuluan Siau Tagulandang Biaro. Perempuan dianggap hanyalah seorang yang ditakdirkan untuk mengurus kepentingan rumah tangga dan mengurus anak-anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeberdayan kaum perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi  politk di kabupaten Kepualauan Siau Tagulandang Biaro yang diselenggarakan oleh Stake Holder /Pemangku Kepentingan (Penyelengara, partai Politik,  dan juga Pemerintah Daerah) sudah cukup baik ini di buktikan sudah terpenuhinya Kuota minimal kaum perempuan yang terlibat dalam politik hal ini di ukur dari jumlah presentasi kaum perempuan yang menjadi angggota Dewan perwakilan rakyat Daearh yang boleh mencapai 35%, namun memang kesemuanya itu belumlah optimal jika di tinjau dari semangat emansipasi Perempuan yang menginginkan kesetaraan Gender dalam berbagai aspek terutama dalam bidang politik, hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat (kaum Perempuan) yang belum menerima pemberdayaan.Kata Kunci: Pemberdayaan, Politik, Perempuan.
PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA SALURANG KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Markus, Anjelina; Nayoan, Herman; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBudaya-budaya daerah yang secara sadar dikembangkan dalam suasana keterbukaan, akan dinamis dan mampu mencari pengungkapan sesuai dengan lingkungan yang berubah dan sekaligus menjadi penyumbang bagi pembentukan pola (sistem) kemasyarakatan di dalam masyarakat yang amat majemuk dapat hidup bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa pendekatan secara kultur adat dan budaya yang di lakukan oleh lembaga adat dalam menjalankan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa salurang di rasa cukup berhasil dalam menekan angka kriminalitas dan tentunya berimbas terjaganya serta terpeliharanya keamanan di desa salurang, yang berimbas kepada kualitas kehidupan masyarakat yang ada di desa salurang yang selalu merasa terhindar dari ancaman fisik maupun psikis. Masyarakat memerlukan panduan khusus yang tertuilis secara baku untuk aturan-aturan adat istiadat sebagai panduan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, karena desa salurang sebagai desa adat.Kata Kunci : Peranan, Lembaga Adat, Kemanan, Ketertiban, Masyarakat.
Co-Authors Adrian, Friska Aer, Aprias Yoar Anggraini, Asmitha Aray, Marisstela Bujung, Vebrian G. M. Burhan Niode Chindy Thalia Waworuntu, Chindy Thalia Coloay, Friska Anjelita Daud Liando, Daud Daud M Liando, Daud M Dotulung, Bianco Frans Singkoh, Frans GUNAWAN, PANGKY Horopu, Caroline Betzy JOHNNY HANNY POSUMAH Johny Lumolos Joyce Rares Kahimpong, Innes Elsaday Kalalo, Trisna Kurnia Kalangkahan, Patries H KAMU, SILVA NITA Kandati, Arlin Katuuk, Sheren Kaunang, Amanda F. Kawung, Alive M. Kimbal, Alfon Kolamban, Gabriela Aprilia Lamber, Dui Andayani Lapian, Marlien T Lauma, Rahmat Lengkong, Johny P. Liando, Daud Markus Makawowode, Martina Mamahit, Virginia Sisilia Mamuaja, Brandon C. D. Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Markus Kaunang, Markus Markus, Anjelina Martha Ogotan Marthen Kimbal, Marthen Matindas, Sebrina Mewengkang, Andrea J Meytha Margaretha Sumual, Meytha Margaretha Mokalu, Ersi Erlita Mokosolang, Magda Monica, Twinsky Monintja, Donald Monintja, Donald K. Najoan, Herman Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Nesia, Aprilia Paat, Rachel Filyana Paath, Angelita Palandung, Jein Hilda Pangemanan, Sofia Pantouw, Feibianti Paputungan, Mustary Putra Pratama Pati, Agustinus PATI, BUCE BONIFASIUS Pioh, Novie R. Pioh, Novie Refli Polii, Akiela Tesalonika Ester Pontoan, Refangga Pratama, Irfandi Pua, Andre Punya, Piter Stevi Rachman, Ismail Rezkyniine, Milla Shanthy Rosyidatuzzahro Anisykurlillah, Rosyidatuzzahro Rumambi, Joshua Rolando Rumaratu, Pearly Itung Runtukahu, Gladys Sahambangung, Ivnike Santa, Nansi Margret Sarah Sambiran, Sarah Sepang, Andrea Siging, Reiklin Simbawa, Desilia Swidia Sudrajat, Maulidyka Agustyan Sumampow, Ismail Sumartono, Aditya Marcello Sumilat, Sandria Supit, Juelfrida Eunike T. A. M. Ronny Gosal Tabuni, Nes Tampi, Jhony R. E. Tamuntuan, Nikai Tasik, Vidi Ravael Tulung, Trilke Usman, Juaden Ever Waleleng, Grace Jane Waworundeng, Welly Wenur, Anton K. William A Areros, William A