<![CDATA[Jurisdiction over the adjudication of regional election results has shifted among various institutions, including the Supreme Court, the Constitutional Court, and a proposed specialized judicial body. This normative legal study employs both statutory and contextual approaches, utilizing primary and secondary legal sources. The findings indicate that, following Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022, the Constitutional Court definitively holds permanent constitutional authority to adjudicate regional election results, thereby rendering the establishment of a specialized judicial body unnecessary. Nevertheless, constitutional-level legal certainty is still required to explicitly affirm the Constitutional Court's authority to adjudicate the validity of regional election results. Such certainty can be achieved through an amendment to the 1945 Constitution that establishes an integrated constitutional framework for Indonesia's electoral system. Kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan telah mengalami pergeseran di antara beberapa lembaga, termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan khusus yang direncanakan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi secara definitif memiliki kewenangan konstitusional yang bersifat permanen untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, sehingga pembentukan badan peradilan khusus tidak lagi diperlukan. Meskipun demikian, kepastian hukum di tingkat konstitusi masih diperlukan untuk menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kepastian tersebut dapat diwujudkan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 guna membangun kerangka konstitusional yang terintegrasi bagi sistem pemilu di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
