Garuda - Garba Rujukan Digital

Desain Ulang Konsep Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia dalam Kerangka Pemilu Demokratis dan Berkeadilan Dzikry Gaosul Ashfiya
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 1 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i1.23792

Proses penegakan hukum pemilu seharusnya disederhanakan dan hanya menjadi kewenangan satu lembaga khusus peradilan pemilu. Hal ini disebabkan segmentasi konsep penegakan hukum pemilu ke dalam beberapa lembaga penegakan hukumnya dipandang belum mampu menjamin kepastian hukum dan belum mampu menegakkan keadilan pemilu. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan berbagai problematika dalam segmentasi konsep penegakan hukum pemilu dan implikasinya terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Selain itu, juga menggagas dan menawarkan konsep ideal penegakan hukum pemilu dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan. Dalam diskursus pembahasannya, artikel ini memperlihatkan bahwa problem hukum pemilu dan konsep penegakan hukumnya yang telah tersegmentasi sedemikian rupa ke dalam beberapa kategori dengan beragam mekanisme penyelesaian dan lembaga penegakan hukumnya tidak jarang hanya menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan putusan antar lembaga peradilan serta masih memungkinkan terjadinya kekosongan hukum (legal vacum) sehingga berimplikasi negatif terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, pembenahan terhadap konsep penegakan hukum pemilu dengan menyederhanakan dan mendesain ulang lembaga penegakan hukumnya perlu dilakukan, salah satunya adalah dengan memperkuat gagasan lahirnya badan peradilan khusus pemilu. Hal demikian dipandang sebagai konsep ideal penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan.Kata Kunci: Pemilu; Penegakan Hukum Pemilu; Pemilu Demokratis dan Berkeadilan.Electoral law enforcement process should be simplified and within the jurisdiction of a specialized electoral court. This is due to the segmentation of the concept of electoral law enforcement into a number of electoral law enforcement agencies seen as unable to guarantee legal certainty and unable to uphold electoral justice. This article aims to describe various problems in the segmentation of the concept of electoral law enforcement and their implications for the quality of electoral administration in Indonesia. Furthermore, it also initiates and offers an ideal concept of electoral law enforcement within the framework of democratic and fair elections. This article shows that the problem of electoral law and the concept of law enforcement which has been segmented in such a way into several categories with various settlement mechanisms and law enforcement agencies often only causes overlapping powers and decisions between judicial institutions and still allows for a legal vacum so that it has negative implications for the quality of electoral administration in Indonesia. Therefore, reforming the concept of electoral law enforcement by simplifying and redesigning the electoral law enforcement agencies need to be done, one of which is by strengthening the initiation of the special electoral judiciary body. This could be considered as an ideal concept of electoral law enforcement in Indonesia within the framework of democratic and fair elections.Keywords: General Election; Electoral Law Enforcement; Democratic and Fair Elections.

Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual Fenny Tria Yunita; Abdul Basith Umami; Ahmad Alveyn Sulthony Ananda; Reni Putri Anggraeni
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 1 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i1.23822

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji persoalan Komisi Yudisial (KY) sebagai komisi independen yang mempunyai kewenangan terbatas terhadap cabang peradilan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan Komisi ini dalam memilih hakim pengadilan tingkat pertama dihilangkan. Konsekuensinya, pada tahun 2019, dari 130 sanksi yang direkomendasikan KY, hanya 10 sanksi yang ditegakkan oleh MA. Penelitian ini membahas dua permasalahan. Pertama, pemberian kewenangan memilih pengangkatan hakim pertama kepada KY. Kedua, memberikan kewenangan menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik kepada KY. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual-komparatif untuk menganalisis bahan hukum. Kajian menemukan bahwa undang-undang telah menempatkan KY sebagai lembaga etik sekaligus pengawas kekuasaan kehakiman, namun pada praktiknya banyak kewenangan KY yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum adanya regulasi dan pemahaman teknis dengan Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan. di Indonesia. Sangat penting untuk mengembalikan kewenangan KY dalam mengangkat hakim tingkat pertama dan meningkatkan kewenangan KY dalam menjatuhkan sanksi etik kepada hakim yang melanggar etika.Kata Kunci: Komisi Yudisial; Pengangkatan Hakim; Sanksi Etik.This paper aim to examine issues regarding Komisi Yudisial (KY) as an independent commission with limited authorities over judicial branch. As the Constitutional Court decision, this Commissionâ€™s authority in selecting first-level court judges was eliminated. The consequences is that in 2019, from 130 sanctions recommended by KY, only 10 sanctions were enforced by the Supreme Court. This research discuss two issues. First, granting the authority to select the first judgeâ€™s appointment to KY. Second, giving the authority to impose sanctions on judges who violate the code of ethics to KY. This study uses a juridical-normative method with a conceptual-comparative approach to analyze the legal materials. The study found that the law has placed KY as an ethical institution as well as a supervisor of judicial power, but practically, many KY authorities cannot be implemented optimally because of the lack of regulation and technical understanding with the Supreme Court as the pinnacle of justice in Indonesia. It is very important to restore KY authority in appointing first-level judges and increase KY authority in imposing ethical sanctions on judges who violate ethics.Keywords: Komisi Yudisial; Judges Appointment; Ethical Sanction.

Pemenuhan Hak Anak atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jember dan Banyuwangi Iwan Rachmad Soetijono; Rizal Nugroho; Jayus Jayus; Ida Bagus Oka Ana
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 1 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i1.23959

Pemerintah daerah memiliki peran dalam pemenuhan hak anak melalui ruang terbuka hijau sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bahwa setidaknya pemerintah bisa memberikan sedikitnya 20% dari luasan wilayahnya untuk pemenuhan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam beraktivitas secara positif misalnya, di alun-alun kota. Penelitian ni menggunakan metode penelitian legal studies dimana mengungkap masalah yang ada di amasyarakat dengan kemudian memberikan solusi. Pada dasarnya dalam setiap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah telah mengarah pada pemenuhan hak ruang terbuka hijau baik publik mapun privat baik berupa regulasi maupun program-program yang pro terhadap kepentingan anak. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan program karena masih belum maksimalnya partisipasi dari seluruh stakeholder terutama untuk kondisi di Kabupaten Jember, sedangkan untuk di Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan bisa dikategorikan sebagai pemerintah kabupaten yang secara partifsipatif dalam hal pemenuhan ruang terbuk ahijau bagi anak, karena hampir rata di setiap program yang dilaksanakan selalu melibatkan peran dari seluruh stakeholder terkait.Kata Kunci: Hak Anak; Ruang Terbuka Hijau; Penataan Ruang.Regional governments have a role in fulfilling children's rights through green open spaces as stated in Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning. That at least the government can provide at least 20% of its territory to fulfill green open spaces that can be used by the community for positive activities, for example, in city squares. This research uses the legal studies research method which uncovers problems that exist in society and then provides solutions. Basically, every effort that has been made by the government has aimed at fulfilling the rights to green open spaces, both public and private, in the form of regulations and programs that are pro-child's interests. However, there are still several things that are obstacles in implementing the program because participation from all stakeholders is still not optimal, especially for conditions in Jember Regency, while Banyuwangi Regency as a whole can be categorized as a district government that is participatory in terms of providing green open space for children. because almost every program implemented always involves the role of all relevant stakeholders.Keywords: Children's Rights; Green open Space; Spatial Planning.

Aspek Hukum Perluasan Tanah Pemakaman Umum di Kota Surabaya Martinoadi Batara; Jayus Jayus; Warah Atikah
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 1 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i1.24105

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagai dasar kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6 menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, salah satunya yakni kegiatan perluasan ataupun penambahan tempat pemakaman umum. Dalam pelaksanaannya pemerintah kota harus melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dan kondisi dan juga sosialisasi kepada masyarakat diantaranya, masyarakat/warga. Sebab pada dasarnya tujuan pembangunan untuk kepentingan umum sendiri yakni untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan akan terwujud apabila antar elemen selanjutnya saling berkaitan sebab seyogyanya pembangunan untuk kepentingan umum sendiri mengedepankan kemanusiaan, keterbukaan, keadilan, kepastian, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan guna mewujudkan kemakmuran masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Artikel ini dibuat untuk mendeskripsikan tentang bagaimana tempat pemakaman umum semakin luas di Surabaya dan segala akibat hukum yang timbul oleh karenanya.Kata Kunci: Perluasan Tanah; Pemakaman Umum; Kepentingan Umum.Constitution of the Republic of Indonesia states that the land and water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest welfare of the people, as the basis for development activities for the public interest. In Law No. 5/1960, Article 6 states that all land rights have a social function, one of which is the expansion or addition of public cemeteries. In its implementation, the city government must carry out the stages of land acquisition activities for development in the public interest in accordance with Law Number 2 of 2012. The government in realizing sustainable development takes into account various considerations and conditions as well as socialization to the community, including the community / residents. Because basically the purpose of development is for the public interest itself, namely to improve the quality of human life, increase welfare, and fulfill the needs of the community. Sustainable development will be realized if the following elements are interrelated because development for the public interest itself should prioritize humanity, openness, justice, certainty, agreement, participation, welfare, sustainability and harmony in order to realize the prosperity of society and fulfill the needs of society.Keywords: Land Expansion; Public cemetery; Public interest.

Meninjau Ulang Paradigma Pengujian Formil Mahkamah Konstitusi dan Konsep Independen Komisi Pemberantasan Korupsi Aprilian Sumodiningrat
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 1 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i1.24455

Pengujian formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK 2019), merupakan babak baru bagi kelembagaan KPK. Pengujian formil atas undang-undang KPK, juga merupakan tantangan tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat mewujudkan keadilan substantif, dan kemajuan hukum progresif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk meninjau ulang paradigma pengujian formil dalam Mahkamah Konstitusi, serta mengukur pengaruh keberlakuan UU KPK 2019, terhadap inefektifitas pemberantasan korupsi di masa depan. Dalam penelitian ini, akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menghadirkandan analisa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan pendekatan secara konseptual perundang-undangan, serta aspek aspek non-hukum berupa asas-asas hukum, dan teori-teori pembentukan peraturan perundang-undangan, ataupun berkenaan dengan paradigma penerapan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah bahan hukum primer , berupa undang-undang, peraturan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah (jurnal, artikel dsb), dan thesis. Penelitian ini menunjukkan, bahwa pengujian formil di Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan keseluruhan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pasca putusan pengujian formil terhadap undang-undang KPK, kelembagaan KPK masuk dalam rumpun eksekutif, walaupun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPK tetap tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan manapun. Namun, Konsepsi Independen tersebut, perlu ditinjau ulang, karena KPK memiliki sifat costitutionale importance, sehingga tidak layak dimasukkan dalam cabang kekuasaan eksekutif.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Pengujian Formil; Komisi Pemberantasan Korupsi.The formal and material review of Law Number 19 of 2019 regarding the second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK Law 2019), is a new chapter for the KPK institution. The formal review of the KPK law is also a challenge for the Constitutional Court to be able to realize substantive justice and progressive legal progress. The purpose of this study is to review the paradigm of formal review in the Constitutional Court, as well as to measure the effect of the 2019 KPK Law enforcement on the ineffectiveness of eradicating corruption in the future. In this study, will use a normative juridical approach, by presenting and analyzing the decisions of the Constitutional Court, taking a conceptual approach to legislation, as well as non-legal aspects in the form of legal principles, and theories for the formation of laws and regulations, or regarding the paradigm of the application of law by the Constitutional Court in the formal review. The legal materials used in this study are primary legal materials, in the form of laws, regulations of the Constitutional Court, and other related regulations, and secondary legal materials in the form of scientific papers (journals, articles, etc.), and theses. This study shows that the formal examination in the Constitutional Court needs to consider all the principles in the formation of legislation. In addition, after the decision on the formal review of the KPK law, the KPK institution is included in the executive family, although in carrying out its duties and authorities, the KPK cannot be intervened by any branch of power. However, the Independent Conception needs to be reviewed, because the KPK has constitutional importance, so it is not worthy to be included in the executive branch of power.Keywords: Constitutional Court; Formal Review; Corruption Eradication Commission.

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak Karina Putri Widiyaningtyas; Antikowati Antikowati
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 2 No. 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i3.25276

Seiring meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak pada tahun 2020, peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai lembaga yang melindungi anak sangat diperlukan untuk memperkecil kasus anak korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Namun, setelah dilakukan penelitian, peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak masih kurang maksimal karena keterbatasan fasilitas dan penerapan peraturan yang masih kurang, sehingga menyebabkan belum maksimalnya peran dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian ini dilihat melalui kewenangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaupaten Demak, yaitu melalui upaya preventif dan represif bagi anak untuk mencegah dan menangani anak korban kekerasan dengan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung fasilitas agar memudahkan masyarakat mendapatkan edukasi dan melakukan pelaporan dengan tujuan pencegahan dini terhadap kekerasan terhadap anak. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak telah bekerja sama dengan Forum Anak Demak (FADEM) sebagai pelopor kegiatan positif bagi anak di Kabupaten Demak yang didukung oleh kegiatan edukasi mengenai kekerasan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak agar memberikan pemahaman terhadap anak.Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak; Forum Anak Demak.As cases of violence against children increase in Demak Regency in 2020, the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service as an institution that protects children is very necessary to reduce cases of child victims of violence. This research uses a sociological juridical research type using a statutory approach. However, after research was conducted, the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service was still not optimal due to limited facilities and inadequate implementation of regulations, resulting in the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service not being optimal. The results of this research are seen through the authority of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection, Demak Regency, namely through preventive and repressive efforts for children to prevent and handle children who are victims of violence by increasing human resources and infrastructure to support facilities to make it easier for people to get education and carry out reporting with the aim of early prevention of violence against children. The Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service has collaborated with the Demak Children's Forum (FADEM) as a pioneer of positive activities for children in Demak Regency which is supported by educational activities regarding violence by the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service to provide understanding to children.Keywords: Children; Violence; Social Service for Women's Empowerment and Child Protection Demak Regency; the Demak Children's Forum.

Kepastian Hukum Pekerja Alih Daya pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Elyta Gevy Agustin; Aries Harianto; Eddy Mulyono
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 2 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i2.25474

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki amanat untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan telah diwujudkan dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Dengan tujuan menjamin terpenuhinya dasar hidup yang layak bagi seluruh pekerja dan anggota keluarganya, sebuah perusahaan yang memperkerjakan pekerja alih daya mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan ini. Namun, faktanya masih banyak perusahaan dengan sengaja mengabaikan hak pekerja alih daya walaupun ada ketentuan tentang sanksi. Pokok pembahasan ini membahas pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang menjadi dasar kewajiban perusahaan tersebut, kemudian dihubungkan dengan putusan MK nomor 82/PUU-X/2012 yang menghasilkan putusan bahwa pasal 15 ayat (1) UU BPJS ditetapkan berlaku dengan konstitusional bersyarat karena dimaknai meniadakan hak pekerja alih daya atas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.Kata Kunci: Hak Pekerja Alih Daya; Jaminan Sosial; Ketenagakerjaan.The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has a mandate to develop a social security system and this has been realized by establishing the Employment Social Security Administering Body (BPJS Employment) contained in Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (BPJS Law). With the aim of ensuring that a decent standard of living is met for all workers and their family members, a company that employs outsourced workers has an obligation to register its workers in the BPJS Employment program. However, the fact is that many companies still deliberately ignore the rights of outsourced workers even though there are provisions regarding sanctions. The main topic of this discussion is discussing article 15 paragraph (1) of the BPJS Law which is the basis for the company's obligations, then connected to the Constitutional Court decision number 82/PUU- interpreted as negating the right of outsourced workers to participate in BPJS Employment.Keywords: Outsourced Workers' Rights; Social Security; Employment.

Perlindungan Hukum Pekerja atas Penahanan Ijazah yang Dilakukan Pengusaha Sagita Dwi Anggraini
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 2 No. 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i3.25599

Perjanjian kerja merupakan merupakan suatu upaya perlindungan hukum bagi pekerja, namun realitanya tidak sedikit perusahaan yang menerapkan penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja yang mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan dan melemahkan posisi tawar pekerja dalam hubungan industrial. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan adalah untuk memberikan jaminan hak asasi manusia bagi pekerja namun pada kenyataannya dalam hubungan kerja pengusaha lebih banyak menerapkan kebijakan yang hanya memberikan manfaat bagi pengusaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dikolaborasikan dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan terserier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja paling dirugikan dengan sistem penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja, dikarenakan hilangnya hak asasi pekerja untuk dapat memilih pekerjaan sesuai keinginannya dan hak untuk pindah tempat kerja untuk mendapatkan upah yang lebih baik guna mensejahterakan pekerja dan keluarganya sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kondisi pekerja untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak asasinya karena, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap orang dan harus dilindungi oleh hukum, termasuk hak asasi pekerja untuk menguasai dokumen pribadinya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja; Perjanjian Kerja.An employment agreement is an effort to provide legal protection for workers, but in reality, quite a few companies implement the retention of workers' diplomas as collateral in employment relations, which results in the emergence of various problems and weakens workers' bargaining position in industrial relations. The aim of establishing labor legislation is to provide guarantees for human rights for workers, but in reality, in employment relations, employers mostly implement policies that only provide benefits to employers. This research uses a normative juridical research method in collaboration with a legal approach and a conceptual approach that utilizes primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that workers are most disadvantaged by the system of withholding workers' diplomas as security for their employment relationship, due to the loss of workers' human rights to be able to choose work according to their wishes and the right to move places of work to get better wages in order to improve the welfare of workers and their families as guaranteed by constitution. Therefore, it is important to pay attention to workers' conditions in order to obtain legal protection for their human rights because human rights are basic rights inherent in every person and must be protected by law, including workers' human rights to control their personal documents.Keywords: Legal Protection; Workers; Employment Agreements.

Prinsip Perlindungan Hukum Pekerja atas Pengurangan Upah di Masa Pandemi Covid 19 Mega Surya Mahar Dika; Aries Harianto
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 2 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i2.25736

Pandemi COVID 19 mengakibatkan sebagian besar Pengusaha dipaksa untuk menghentikan atau mengurangi kegiatan usahanya. Ini berarti akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengurangan para pekerjanya. Hal ini juga memaksa pekerja untuk Work From Home (WFH) atau tidak bekerja sama sekali. Ini berarti berkurangnya atau terhentinya sumber nafkah pekerja dan keluarganya. Akibat Pandemi COVID 19, bagi Pemerintah Pemutusan Hubungan Kerja adalah bertambahnya jumlah pengangguran yang dapat menimbulkan keresahan social. Ini berarti berkurangnya atau terhentinya sumber nafkah pekerja dan keluarganya. Akibat Pandemi COVID 19, bagi Pemerintah Pemutusan Hubungan Kerja adalah bertambahnya jumlah pengangguran yang dapat menimbulkan keresahan sosial.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengurangan Upah, Pandemi Covid 19.The COVID-19 pandemic has resulted in most entrepreneurs being forced to stop or reduce their business activities. This means that there will be Termination of Employment or reduction of its workers. It also forces workers to work from home (WFH) or not work at all. This means reduced or stopped sources of livelihood for workers and their families. As a result of the COVID-19 Pandemic, for the Government, termination of employment is an increase in the number of unemployed which can cause social unrest. This means reduced or stopped sources of livelihood for workers and their families. As a result of the COVID-19 Pandemic, for the Government, termination of employment is an increase in the number of unemployed which can cause social unrest.Keywords: Legal Protection, Wage Reduction, Pandemic Covid 19.

Sertipikat Hak atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Ulfa Rohmati
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 2 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i2.25959

Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan, dan sertipikat tersebut sah sebagai alat pembuktian mutlak serta tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari. Kalimat â€œtidak dapat diganggu gugatâ€ tersebut yang kemudian berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi pihak ketiga apabila ia merupakan pemilik sah atas bidang tanah yang dijadikan objek pengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian undang-undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan akibat hukum jika ada pihak yang berkeberatan terhadap bukti kepemilikan benda pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur dengan analisis deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa undang-undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menyebabkan jika ada pihak yang berkeberatan dengan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. objek pengadaan tanah, maka pihak tersebut akan kehilangan hak atas tanah beserta ganti kerugiannya. kerugian atas pelaksanaan pengadaan tanah apabila pihak yang berkeberatan dapat memberikan bukti-bukti lain yang dapat melemahkan kekuatan pembuktian sertifikat.Kata Kunci: Sertifikat; Pendaftaran Tanah; Pembebasan Tanah.A land title certificate is a strong piece of evidence as stated in statutory regulations, and the certificate is valid as absolute evidence and cannot be contested in the future. The sentence "cannot be contested" then has the potential to give rise to injustice for third parties if they are the legal owners of the plot of land that is the object of land acquisition. This research aims to determine the compatibility of the law regarding land acquisition for development for public purposes with the land registration system in Indonesia and the legal consequences if there are parties who object to proof of ownership of land procurement objects for development for public purposes. The method used in this research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. Method of collecting legal materials through literature study with deductive analysis. From the research results, it can be concluded that the law regarding land acquisition for development for the public interest is not in accordance with the land registration system in Indonesia, which causes parties to object to the certificate as proof of ownership. the object of land acquisition, then the party will lose rights to the land along with compensation. losses due to the implementation of land acquisition if the objecting party can provide other evidence that can weaken the evidentiary strength of the certificate.Keywords: Certificate; Land Registration; Land Acquisition.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Christo Sumurung Tua Sagala

Contact Email
christosagala@unej.ac.id

Phone
+6281264816037

Journal Mail Official
christosagala@unej.ac.id

Editorial Address
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto, Jember

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Christo Sumurung Tua Sagala

Contact Email christosagala@unej.ac.id

Phone +6281264816037

Journal Mail Official christosagala@unej.ac.id

Editorial Address Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto, Jember

Location Kab. jember, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Christo Sumurung Tua Sagala

Contact Email
christosagala@unej.ac.id

Phone
+6281264816037

Journal Mail Official
christosagala@unej.ac.id

Editorial Address
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto, Jember

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA