<![CDATA[Penelitian ini membahas efektivitas penerapan Pasal 19 UUPA serta hambatan yuridis dalam mediasi sengketa lahan pertanian di Kabupaten Cianjur. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan contoh kasus pertanahan di Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 19 UUPA memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pendaftaran tanah, tetapi penerapannya belum optimal karena masih ditemui ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, status tanah yang belum jelas, serta lemahnya administrasi pertanahan. Selain itu, mediasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 juga menghadapi hambatan, terutama terkait minimnya dokumen, tidak sinkronnya bukti hak, dan ketimpangan posisi para pihak. Kondisi tersebut membuat penyelesaian sengketa lahan pertanian di Cianjur sering berjalan lambat dan belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi petani. Diperlukan penguatan pendaftaran tanah, pembaruan data pertanahan, dan mediasi yang lebih responsif agar perlindungan hukum bagi petani dapat tercapai secara efektif.]]>
Copyrights © 2026
