Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Journal of Law and Justice
Nurul Lestari
Universitas Suryakancana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Red Note on the Implementation of the 2024 Election from a People's Sovereignty Perspective: Catatan Merah atas Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Perspektif Keadaulatan Rakyat Dedi Mulyadi; Nurul Lestari; Rizki Alvahreza; Wanda Hujaipah; Yariko Irwanda; Syfa Aprilia
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Presiden tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Catatan merah dalam pelaksanaannya menjadi cerminan keberhasilan atau kegagalan dalam menjaga kedaulatan rakyat. Penelitian ini menganalisis catatan merah yang muncul selama proses pemilihan presiden tahun 2024, dengan fokus pada perspektif kedaulatan rakyat. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penilitan yuridis normatif dengan identifikasi masalah Apa saja Catatan Merah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024, dan Bagaimana Upaya penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan berbagai permasalah dalam Pilpres Tahun 2024 perespektif kedaulatan rakyat. Dari  Hasil analisis menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi dalam memastikan pemilihan yang adil dan transparan, serta mengevaluasi keefektifan lembaga-lembaga terkait dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Implikasi temuan ini adalah pentingnya reformasi lebih lanjut dalam sistem pemilihan, penguatan lembaga pengawas, dan pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk memastikan kedaulatan rakyat yang substansial dalam setiap tahapan pemilu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan
Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Yuridis atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Konflik Kepentingan Dedi Mulyadi; Mohammad Irvanul Farraz; Sani San Zein; Cep Hidayat; Nurul Lestari
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.982

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga supremasinya yang harus menjunjung asas independensi dan imparsialitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam menjamin kepastian hukum, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan dan demokrasi, khususnya terkait isu konflik kepentingan dan etika hakim konstitusi.  Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memicu kontroversi besar karena dianggap mengubah norma hukum secara substantif (menjadi positive legislator) dan menyimpang dari yurisprudensi sebelumnya. Meskipun secara formal memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, efektivitas putusan ini secara substantif dinilai problematis akibat rendahnya legitimasi publik dan adanya dugaan kuat konflik kepentingan dalam proses pengambilannya.  Hasil kajian menyimpulkan bahwa putusan tersebut berpotensi melemahkan fungsi MK sebagai guardian of the constitution dan menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, penegakan kode etik yang konsisten, serta peningkatan transparansi guna memulihkan kepercayaan publik dan menjaga integritas sistem hukum di Indonesia.
Analisis Yuridis Normatif terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanian di Wilayah Kabupaten Cianjur Berdasarkan UUPA Saptaning Ruju Paminto; Nurul Lestari; Kintan Berlina Nursyakinah; Yasser Kahfi Fathurizki; Rizki Alvareza
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.988

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan Pasal 19 UUPA serta hambatan yuridis dalam mediasi sengketa lahan pertanian di Kabupaten Cianjur. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan contoh kasus pertanahan di Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 19 UUPA memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pendaftaran tanah, tetapi penerapannya belum optimal karena masih ditemui ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, status tanah yang belum jelas, serta lemahnya administrasi pertanahan. Selain itu, mediasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 juga menghadapi hambatan, terutama terkait minimnya dokumen, tidak sinkronnya bukti hak, dan ketimpangan posisi para pihak. Kondisi tersebut membuat penyelesaian sengketa lahan pertanian di Cianjur sering berjalan lambat dan belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi petani. Diperlukan penguatan pendaftaran tanah, pembaruan data pertanahan, dan mediasi yang lebih responsif agar perlindungan hukum bagi petani dapat tercapai secara efektif.
Co-Authors Cep Hidayat Dedi Mulyadi Kintan Berlina Nursyakinah Mohammad Irvanul Farraz Rizki Alvahreza Rizki Alvareza Sani San Zein Saptaning Ruju Paminto Syfa Aprilia Wanda Hujaipah Yariko Irwanda Yasser Kahfi Fathurizki