Kintan Berlina Nursyakinah
Universitas Suryakancana

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of the Constitution dalam Menjaga Supremasi Konstitusi di Indonesia Kintan Berlina Nursyakinah; Dedi Mulyadi; Prima Satria Kusumah; Rizki Alvareza; Muhammad Wahyu Affarel; Yasser Kahfi Fathurizky Alghifari
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.976

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus guardian of the constitution dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadirannya bertujuan menjaga tegaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi serta memastikan setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan, kewenangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis melalui kewenangan judicial review, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi masih menghadapi tantangan berupa independensi lembaga, konsistensi putusan, serta pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui reformasi seleksi hakim, pengawasan etik, dan peningkatan kualitas putusan agar Mahkamah Konstitusi mampu menjaga supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum.
Analisis Yuridis Normatif terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanian di Wilayah Kabupaten Cianjur Berdasarkan UUPA Saptaning Ruju Paminto; Nurul Lestari; Kintan Berlina Nursyakinah; Yasser Kahfi Fathurizki; Rizki Alvareza
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.988

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan Pasal 19 UUPA serta hambatan yuridis dalam mediasi sengketa lahan pertanian di Kabupaten Cianjur. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan contoh kasus pertanahan di Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 19 UUPA memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pendaftaran tanah, tetapi penerapannya belum optimal karena masih ditemui ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, status tanah yang belum jelas, serta lemahnya administrasi pertanahan. Selain itu, mediasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 juga menghadapi hambatan, terutama terkait minimnya dokumen, tidak sinkronnya bukti hak, dan ketimpangan posisi para pihak. Kondisi tersebut membuat penyelesaian sengketa lahan pertanian di Cianjur sering berjalan lambat dan belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi petani. Diperlukan penguatan pendaftaran tanah, pembaruan data pertanahan, dan mediasi yang lebih responsif agar perlindungan hukum bagi petani dapat tercapai secara efektif.