<![CDATA[Pemerintah telah mengembangkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang berfokus pada energi baru terbarukan (EBT) sebagai langkah antisipatif terhadap penurunan pasokan energi fosil di masa depan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan anggaran dan teknologi. Pendanaan dari sektor swasta, khususnya Foreign Direct Investment (FDI) menjadi sangat penting dalam pengembangan sektor kelistrikan berbasis energi hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi rendahnya daya tarik investasi di sektor kelistrikan berbasis EBT di Indonesia berdasarkan dari system peringkat Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI). Metode analisis literatur digunakan untuk menyoroti kebijakan pemerintah yang mendukung investasi dalam energi hijau yang ramah lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan energi hijau di Indonesia masih terkendala oleh iklim investasi yang kurang kondusif. Hal ini terlihat dari peringkat Indonesia yang relatif rendah pada indeks Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI), di mana Indonesia menempati posisi ke-39 dari 40 negara yang disurvei. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk mendukung investasi di sektor energi hijau, seperti pengurangan pajak, fasilitas pengurangan pajak, dan libur pajak, namun masih ada kebijakan yang perlu direvisi. Misalnya, mekanisme pemilihan langsung bagi Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) dan kebijakan penetapan harga beli energi kepada investor dinilai kurang efisien dan menghambat investasi dalam sektor energi ramah lingkungan. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih efektif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi pengembangan energi hijau di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan kebijakan untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam meningkatkan kontribusi EBT terhadap pasokan energi nasional untuk meningkatkan ketahanan energi.]]>
Copyrights © 2024
