Justifikasi Pembentukan Undang-Undang Tematik di Indonesia: Justification of the Thematic Legislation in Indonesia

Umbu Rauta (Center for Regulation Reform for Development, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia)
Titon Slamet Kurnia (Center for Regulation Reform for Development, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia)
Freidelino Paixao Ramos Alves de Sousa (Center for Regulation Reform for Development, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia)
Adérito de Jesus Soares (Independent Consultant and Researcher, Timor Leste)
Marcelino Ceasar Kishan (Center for Regulation Reform for Development, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia)
Bernadeta Adriana Sandra Jeconiah (Center for Regulation Reform for Development, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia)

Jurnal Konstitusi
Vol. 22 No. 3 (2025)

Penggunaan metode omnibus menjadi kontroversi sejak disahkannya UU Cipta Kerja karena bersifat lintas sektoral sehingga undang-undang yang dihasilkan lewat proses ini tidak mudah dipahami oleh publik. Keabsahan undang-undang yang dibentuk menggunakan metode omnibus tidak hanya bergantung pada keabsahan metode omnibus karena sudah diakui oleh undang-undang. Artikel ini bertujuan melakukan kritik terhadap metode Omnibus dalam Pasal 64 (1) huruf b UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penerapannya yang menghasilkan UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) yang tidak tematik sehingga tidak mudah dipahami publik. Kebaruan artikel ini adalah gagasan bahwa penerapan metode omnibus juga harus disertai dengan undang-undang yang dihasilkan bersifat tematik sehingga mudah dipahami. Dengan demikian kami mengusulkan metode omnibus tematik. Prinsip tematik dalam metode Omnibus lahir dari perintah asas Negara Hukum yang diatur dalam asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan yang merupakan wujud dari keharusan adanya kejelasan peraturan perundang-undangan.