Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam Hukum perdata dan untuk mengetahui dan mengkaji kepada para pihak terhadap penggunaan perjanjian dalam kegiatan bisnis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normat, kesimpulan yang didapat adalah : 1. Pengaturan mengenai Perjanjian tidak tertulis dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan. KUHPerdata, khususnya Pasal 1313, Pasal 1233, Pasal 1320, dan Pasal 1338 Kuhperdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibua secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu, keberadaan perjanjian tidak tertulis juga didukung oleh beberapa asas penting dalam hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servenda, asas itikad baik, dan asas konsensualisme. 2. Hukum Indonesia tetap memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap para pihak yang membuat perjanjian tidak tertulis, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kebasahan suatu perjanjian tidak bergantung pada benuk tertulis maupun penggunaan materai, melainkan pada adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perlindungan hukum terhadap perjanjian tidak tertulis diberikan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Kata Kunci: perjanjian tidak tertulis, kegiatan bisnis
Copyrights © 2026