<![CDATA[Penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap dukungan kajian dan analisis kebijakan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan pemberian pertimbangan. Dalam konteks tersebut, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) memiliki posisi penting sebagai penyedia analisis, data, dan rekomendasi kebijakan. Namun, peran tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena beberapa kendala dalam tata kelola permintaan kajian, penjaminan mutu, integrasi data, pengelolaan pengetahuan, dan pemanfaatan hasil kajian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dukungan analisis kebijakan, pemanfaatan hasil kajian, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi penguatan peran JFAK dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti di DPD RI. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendukung belum sepenuhnya terstandar dan terhubung dalam satu sistem yang kuat. Strategi penguatan dirumuskan melalui model Integrated Policy Support System yang mencakup lima komponen integrasi tata kelola.]]>
Copyrights © 2026
