<![CDATA[Pendidikan adalah hak fundamental warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah daerah melalui pemerataan akses dan mutu yang inklusif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena disparitas mutu pendidikan dasar di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, di mana terjadi polarisasi tajam antara sekolah yang mengalami kelebihan kapasitas (capacity overload) dengan sekolah yang defisit peserta didik sehingga harus dilebur (merger). Permasalahan ini diperparah oleh krisis defisit struktural tenaga pengajar. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peran Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam meningkatkan mutu pendidikan menggunakan Teori Peran Pemerintah yang meliputi dimensi Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terjadi regulatory displacement pada peran regulator di mana kelonggaran kuota zonasi melegitimasi capacity overload; (2) peran dinamisator belum mampu meruntuhkan stigma "sekolah favorit"; (3) paradoks kebijakan pada fungsi fasilitator memicu defisit anggaran sekolah; dan (4) kelambatan fungsi katalisator memaksa sekolah melakukan mekanisme bertahan (coping mechanisms) mandiri yang mendegradasi mutu pelayanan]]>
Copyrights © 2026
