<![CDATA[Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Dalam implementasinya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melibatkan jutaan tenaga yang disebut sebagai relawan. Namun, penggunaan istilah relawan menimbulkan persoalan hukum karena para relawan tersebut bekerja berdasarkan standar operasional yang ketat, menerima insentif, terikat jam kerja, dan menjalankan tugas yang bersifat berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum relawan SPPG dalam perspektif hukum ketenagakerjaan serta mengkaji kepastian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan kepada mereka. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan Badan Gizi Nasional, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relawan SPPG memenuhi unsur hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Oleh karena itu, secara substantif relawan SPPG dapat dikualifikasikan sebagai pekerja. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 telah memberikan dasar perlindungan melalui kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang ditandai dengan rendahnya tingkat kepatuhan sejumlah yayasan atau mitra pengelola dalam mendaftarkan relawan ke dalam program jaminan sosial. Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi administratif guna menjamin terpenuhinya hak-hak ketenagakerjaan relawan SPPG secara optimal. Kata Kunci: relawan SPPG, hubungan kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, program makan bergizi gratis]]>
Copyrights © 2026
