<![CDATA[Pendidikan inklusif merupakan bagian dari pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas yang dijamin secara konstitusional dan diperkuat melalui peraturan perundang-undangan. Ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) menjadi salah satu unsur penting dalam pemberian akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Namun, jaminan normatif tersebut menghadapi persoalan dalam implementasinya, yaitu belum terpenuhinya ketersediaan dan pemerataan GPK pada Sekolah Dasar penyelenggara pendidikan inklusif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban hukum dan pemenuhannya dalam praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum pemenuhan hak pendidikan inklusif melalui penyediaan GPK serta implikasi yuridis ketiadaan GPK terhadap pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dan tanggung jawab pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyediaan GPK telah memiliki dasar hukum, tetapi belum memberikan kepastian dalam ketersediaan dan pemerataan GPK pada Sekolah Dasar. Keterbatasan GPK berimplikasi terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusif dan akomodasi yang layak bagi anak penyandang disabilitas. Kata kunci: Kepastian Hukum, Pendidikan Inklusif, Guru Pembimbing Khusus, Penyandang Disabilitas, Hak Pendidikan.]]>
Copyrights © 2026
