<![CDATA[Tindak pidana narkotika menjadi permasalahan hukum yang penanganannya memerlukan kebijakan penegakan hukum sesuai dengan jenis narkotika, bentuk perbuatan, dan peran pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan pengaturan serta penerapan sanksi pidana narkotika di Indonesia dan Belanda, khususnya terhadap pengguna dan pengedar. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Opium Act (Opiumwet) Belanda, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Kajian dibatasi pada pengaturan dan kebijakan narkotika yang berlaku hingga tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan ancaman pidana yang relatif berat terhadap berbagai tindak pidana narkotika, termasuk pidana penjara, denda, penjara seumur hidup, dan pidana mati, sementara rehabilitasi dapat diterapkan terhadap pengguna dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan hukum. Belanda membedakan narkotika ke dalam List I dan List II, dengan pengendalian lebih ketat terhadap narkotika berisiko tinggi serta kebijakan toleransi terbatas (gedoogbeleid) terhadap cannabis dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, pengguna di Indonesia lebih berhadapan dengan mekanisme pemidanaan dan rehabilitasi berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan kebijakan Belanda cenderung membedakan penanganan berdasarkan jenis narkotika dan mengutamakan pengurangan dampak buruk (harm reduction). Terhadap pengedar, kedua negara tetap menerapkan penegakan hukum, tetapi dengan dasar pengaturan dan tingkat ancaman sanksi yang berbeda.]]>
Copyrights © 2027
