Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Siti Humulhaer
Universitas Islam Syekh-Yusuf
Religion Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras Di Kota Tangerang MUHAMMAD RIZQI FADHLILLAH; Wulan Lestari; Siti Humulhaer; Raendhi Rahmadi; Retno Susilowati; Lily Kalyana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7538

Abstract

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan berbagai lembaga dan individu dalam menegakkan norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara, pelanggaran masih sering terjadi.Apakah yang melatarbelakangi pelanggaran minuman keras di Kota Tangerang, Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam menghindari peredaran minuman keras yang tidak sesuai di wilayah Kota Tangerang ?, metode yang digunakan bersifat yuridis empiris, yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran minuman keras di kota Tangerang, faktor ekonomi, sosial dan budaya, lemahnya penegakan hukum, kurang edukasi, kesadaran masyarakat,permintaan yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi pelanggaran peredaran minuman keras di Kota Tangerang adalah faktor ekonomi, sosial budaya, lemahnya penegakan hukum, termasuk peningkatan kerjasama antar instansi, edukasi masyarakat, dan penguatan regulasi. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Sosialisasi Tata Kelola Terminal Pakupatan Berbasis Good Public Governance di Kota Serang Banten Harjito S. Darmojo; Siti Humulhaer; Pandri Zulfikar; Yusmedi Yusuf; Muhammad Rizqi Fadhlillah
JURPIKAT Vol 7 No 3 (2026)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v7i3.3420

Abstract

Penerapan prinsip Good Governance di sektor transportasi publik merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan yang aman, transparan, dan akuntabel. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengedukasi penerapan tata kelola berbasis GPG di Terminal Tipe A Pakupatan Kota Serang, Banten, yang melibatkan pengelola terminal, awak kendaraan, pelaku UMKM, dan penumpang. Metode pelaksanaan dilakukan melalui dua tahapan: persiapan (analisis kebutuhan), pelaksanaan (sosialisasi interaktif dan Focus Group Discussion). Sosialisasi ini berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya keterbukaan informasi, eliminasi praktik percaloan, dan penguatan pelayanan prima. Keberlanjutan penerapan prinsip Good Governance di Terminal Pakupatan membutuhkan sinergi yang konsisten antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat demi terciptanya sistem transportasi darat yang efisien dan berorientasi pada kepuasan publik.
Kebijakan Represif Perbandingan Sanksi Pengguna Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia dan Belanda Annisa Nur Aziizah; Siti Humulhaer; Rena Nur Awaliyah; Esti Ayu Fadilla; Nurul Inda Mardiyya
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 5 No. 1 (2027): November - Februari
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v5i1.14533

Abstract

Tindak pidana narkotika menjadi permasalahan hukum yang penanganannya memerlukan kebijakan penegakan hukum sesuai dengan jenis narkotika, bentuk perbuatan, dan peran pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan pengaturan serta penerapan sanksi pidana narkotika di Indonesia dan Belanda, khususnya terhadap pengguna dan pengedar. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Opium Act (Opiumwet) Belanda, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Kajian dibatasi pada pengaturan dan kebijakan narkotika yang berlaku hingga tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan ancaman pidana yang relatif berat terhadap berbagai tindak pidana narkotika, termasuk pidana penjara, denda, penjara seumur hidup, dan pidana mati, sementara rehabilitasi dapat diterapkan terhadap pengguna dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan hukum. Belanda membedakan narkotika ke dalam List I dan List II, dengan pengendalian lebih ketat terhadap narkotika berisiko tinggi serta kebijakan toleransi terbatas (gedoogbeleid) terhadap cannabis dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, pengguna di Indonesia lebih berhadapan dengan mekanisme pemidanaan dan rehabilitasi berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan kebijakan Belanda cenderung membedakan penanganan berdasarkan jenis narkotika dan mengutamakan pengurangan dampak buruk (harm reduction). Terhadap pengedar, kedua negara tetap menerapkan penegakan hukum, tetapi dengan dasar pengaturan dan tingkat ancaman sanksi yang berbeda.
Co-Authors Annisa Nur Aziizah Esti Ayu Fadilla Harjito S. Darmojo Lily Kalyana Muhammad Rizqi Fadhlillah Nurul Inda Mardiyya Pandri Zulfikar Raendhi Rahmadi Rena Nur Awaliyah Retno Susilowati Wulan Lestari Yusuf, Yusmedi