Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris Warga Negara Asing (WNA) terhadap tanah warisan di Indonesia dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI) serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 782 PK/Pdt/2016. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan asing tidak secara otomatis menghilangkan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Namun, hak untuk menerima warisan harus dibedakan dari hak untuk mempertahankan Hak Milik atas tanah. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), WNA tidak dapat mempertahankan Hak Milik atas tanah secara permanen dan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun apabila memperolehnya melalui pewarisan tanpa wasiat. Dalam perspektif HPI, asas lex rei sitae menegaskan bahwa status dan kepemilikan tanah mengikuti hukum negara tempat tanah tersebut berada. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dan mempertahankan hak Ny. Liem Mien Nio untuk menguasai serta menikmati manfaat ekonomi dari rumah peninggalan suaminya sampai ia meninggal dunia atau menikah lagi. Hak tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian Hak Milik atas tanah kepada WNA. Dengan demikian, penyelesaian perkara waris lintas negara harus memperhatikan hak keperdataan ahli waris sekaligus pembatasan kepemilikan tanah berdasarkan hukum Indonesia.
Copyrights © 2026