Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi: Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Belanda Anggien Putri Dinanti; Tiara Putri Andini; Monisha Hairani; Mesya Assauma Nurfitrah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/acsq1b56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi dalam sistem peradilan di Indonesia dan membandingkannya dengan sistem peradilan yang ada di Belanda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem litigasi perdata di Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai tetapi dalam praktiknya masih mengalami hambatan struktural dan prosedural, terutama pada aspek durasi penyelesaian perkara, konsistensi putusan, dan efektivitas pelaksanaan eksekusi. Proses yang berlapis serta terbukanya berbagai upaya hukum menyebabkan penyelesaian sengketa sering berlangsung lama dan berakhir berbiaya tinggi walaupun biaya yang pada awalnya terjangkau dengan estimasi waktu penyelesaian sengketa lima sampai enam bulan. Di sisi lain, sistem peradilan di Belanda menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi melalui modernisasi hukum acara, peran aktif hakim dalam penyelesaian sengketa perdata, digitalisasi yang terintegrasi, serta budaya hukum masyarakat yang lebih patuh terhadap putusan pengadilan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas litigasi di Indonesia memerlukan reformasi hukum acara perdata, penguatan mekanisme eksekusi, optimalisasi digitalisasi peradilan, dan meningkatkan budaya hukum masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang lebih efisien, berkepastian hukum, dan berkeadilan.
Kedudukan Ahli Waris Warga Negara Asing terhadap Tanah Warisan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016) Siti Fatiya Hasanah; Anggien Putri Dinanti; Nabila Mersita
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.14535

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris Warga Negara Asing (WNA) terhadap tanah warisan di Indonesia dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI) serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 782 PK/Pdt/2016. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan asing tidak secara otomatis menghilangkan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Namun, hak untuk menerima warisan harus dibedakan dari hak untuk mempertahankan Hak Milik atas tanah. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), WNA tidak dapat mempertahankan Hak Milik atas tanah secara permanen dan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun apabila memperolehnya melalui pewarisan tanpa wasiat. Dalam perspektif HPI, asas lex rei sitae menegaskan bahwa status dan kepemilikan tanah mengikuti hukum negara tempat tanah tersebut berada. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dan mempertahankan hak Ny. Liem Mien Nio untuk menguasai serta menikmati manfaat ekonomi dari rumah peninggalan suaminya sampai ia meninggal dunia atau menikah lagi. Hak tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian Hak Milik atas tanah kepada WNA. Dengan demikian, penyelesaian perkara waris lintas negara harus memperhatikan hak keperdataan ahli waris sekaligus pembatasan kepemilikan tanah berdasarkan hukum Indonesia.