<![CDATA[Media sosial menjadi saluran utama komunikasi politik dalam kampanye pemilu, tetapi juga mempercepat penyebaran hoaks yang mengancam integritas pemilu, memperdalam polarisasi, dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis hoaks dalam kampanye pemilu di media sosial sebagai praktik komunikasi politik, menilai statusnya dalam hukum Islam, dan menautkannya dengan pengaturan dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, dengan pendekatan komunikasi politik, konseptual, perundang-undangan, dan maqashid syariah. Data berupa Al-Qur'an, hadis, fatwa Majelis Ulama Indonesia, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah dianalisis secara deskriptif-analitis dengan model komunikasi Lasswell serta konsep framing, agenda setting, dan ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoaks kampanye bekerja sebagai disinformasi strategis: komunikator (kandidat, tim kampanye, buzzer) membingkai pesan yang menyentuh emosi dan identitas, lalu memperluas jangkauannya melalui algoritma media sosial kepada khalayak yang minim verifikasi, sehingga menurunkan kualitas ruang publik. Dalam hukum Islam, perbuatan ini termasuk kidzb, buhtan, dan fitnah, serta dapat menjadi namimah, dan bertentangan dengan prinsip shiddiq, amanah, tabligh, dan ukhuwah. Larangan tersebut sejalan dengan UU ITE sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 dan UU Pemilu, meskipun penegakannya menghadapi kendala pembuktian dan risiko pembatasan kritik yang sah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan etika tabayyun, tanggung jawab peserta pemilu atas komunikasi kampanyenya, dan literasi digital sebagai pelengkap penegakan hukum.]]>
Copyrights © 2026
