<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial yang dialami korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. Permasalahan kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menimbulkan berbagai kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dalam praktik penegakan hukum, penyelesaian kecelakaan lalu lintas cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pidana, sedangkan pemulihan hak korban melalui mekanisme perdata masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial korban kecelakaan lalu lintas didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang menekankan adanya unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Kerugian immaterial meliputi trauma psikologis, penderitaan batin, rasa takut, kehilangan kenyamanan hidup, dan penderitaan emosional lainnya yang dapat dimintakan ganti rugi melalui putusan pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Namun demikian, penerapan ganti rugi immaterial masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian serta belum adanya standar baku mengenai besaran kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan orientasi penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan hak korban secara menyeluruh.]]>
Copyrights © 2025
