Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Trias Politika GUYUB: Journal of Community Engagement Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) PETITA Jurnal Pendidikan Siber Nusantara
Dwi Afni Maileni
Universitas Riau Kepulauan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang di Kota Batam Dwi Afni Maileni
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.876 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1239

Abstract

Kota Batam merupakan salah satu kota terbesar di Kepulauan Riau dengan letak yang sangat strategis yaitu berada di pelayaran internasional dan juga memiliki jarak yang cukup dekat dengan negara Malaysia dan Singapura. Letaknya yang strategis ini dapat menjadi peluang untuk dapat menjadi pintu dalam memasarkan produk Indonesia ke negara tetangga. Produk yang dihasilkan tidak lepas dari merek itu sendiri. Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut Original. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk-produknya, yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis yang meningkat atas penggunaan merek tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normative, dengan data primernya yaitu sumber data yang diperoleh langsung dilapangan yaitu melalui wawancara dengan staff Divisi Hukum dan HAM Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kota Batam. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang Dikota Batam pada tahun 2016 sudah mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Pemohon pendaftarn merek dagang pada Tahun 2016 di Kota Batam berjumlah 18 pendaftar dan sepanjang tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran merek dikota batam, Jika dikota Batam ditemui merek-merek palsu hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan  perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang itu sendiri, dalam proses hukum untuk pelanggaran merek sendiri haruslah berdasarkan delik aduan, jika tidak adanya delik aduan dari pemegang hak  merek itu sendiri dan masyarakat maka pelanggaran atas merek itu sendiri tidak dapat diproses secara hukum.Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdapat tuntutan pidana bagi pelanggarnya yang telah diatur pada pasal 100 ayat 1,2 dan 3 Undang undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis.
EKSISTENSI PERATURAN DAERAH DALAM NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA Rabu Rabu; Parningotan Malau; Dwi Afni Maileni
PETITA Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i1.4352

Abstract

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam Naskah Akademis ini akan menjelaskan berbagai justifikasi dan berbagai usulan pengaturan bagi perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam praktek masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu di sempurnakan untuk menciptakan sistim pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang lebih baik. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan merupakan instrument hukum yang sangat strategis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan Perundang-undangan yang mengikat secara umum mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, selain mentaati atau mematuhi peraturan tersebut termasuk peraturan daerah yang di amanatkan UUD 1945.
ASSESSING THE PERFORMANCE OF POLICE CIVIL SERVANTS (SATPOL PP) OFFICERS IN ENFORCEMENT OF PUBLIC ORDER: EMPIRICAL STUDY OF DISCIPLINE AND ETHICS Gugi Gustamam; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Rabu; Dwi Afni Maileni
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 5 No. 5 (2026): APRIL
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20085297

Abstract

This study examines the performance of Satpol PP officers in enforcing public order, with a particular focus on work discipline and ethical behavior as fundamental aspects of public service accountability. Despite a clear legal mandate given to Satpol PP, challenges remain in ensuring that law enforcement practices are carried out in accordance with ethical standards and professional norms. This study aims to analyze how the legal framework and organizational factors influence the actual implementation of public order enforcement by Satpol PP officers. This study uses a normative-juridical approach combined with empirical qualitative methods. The normative analysis was conducted by examining laws and regulations, codes of ethics, and standard operating procedures that govern the authority and duties of Satpol PP. Empirical data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving Satpol PP officers and relevant stakeholders at the local government level. The collected data were analyzed using thematic analysis to identify patterns and discrepancies between legal norms and field practices. The findings indicate that the gap between normative regulations and empirical implementation is influenced by factors such as leadership practices, organizational culture, legal understanding, and internal oversight mechanisms. These factors significantly influence the consistency of discipline and ethical behavior in enforcing public order. This study makes a practical contribution by offering recommendations for strengthening legal compliance, ethical governance, and performance evaluation mechanisms within the Public Order Agency (Satpol PP). Theoretically, this research enriches empirical legal studies by integrating normative analysis with field-based evidence in the context of public order enforcement.
Penguatan Kompetensi Aparatur Satpol PP dalam Meningkatkan Kinerja Penegakan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Indra Indra; Dwi Afni Maileni; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Edwar Kelvin
GUYUB: Journal of Community Engagement Vol 7, No 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/guyub.v7i2.15177

Abstract

Public order and community tranquility are essential prerequisites for social stability and high-quality public services. However, Public Order Agency (Satpol PP) personnel frequently encounter challenges in the field, including community conflicts, limited understanding of regulations, and insufficient persuasive communication skills in carrying out enforcement duties. Therefore, a structured competency-strengthening program is necessary to enhance the professionalism and effectiveness of Satpol PP personnel. This community service program aimed to improve the competencies of Satpol PP officers in regulatory understanding, persuasive communication, conflict management, and field decision-making. The program was implemented through training sessions, case simulations, group discussions, and practical mentoring involving 50 Satpol PP personnel. Evaluation was conducted using pre-tests and post-tests, participatory observations, and performance assessments during the training activities. The results demonstrated significant improvements in participants’ understanding of regulations and enforcement procedures, enhanced persuasive communication skills when interacting with the public, and better abilities to resolve conflicts in a humane and proportional manner. The average participant score increased from 68.4 before the training to 86.7 after the program. In addition, participants showed greater confidence and readiness to perform public order and community tranquility enforcement duties. The program also generated positive impacts on service quality, field coordination, and the institutional image of Satpol PP as a professional, humane, and accountable public agency. This initiative can serve as a sustainable capacity-building model for local government personnel in supporting effective public order and community tranquility management.
Sinergi Satpol PP dan Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah: Studi Empiris tentang Partisipasi Publik di Kecamatan Sagulung Muhammad Arif; Dwi Afni Maileni; Rabu Rabu; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (April - Juni 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i2.598

Abstract

This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the community in enforcing regional regulations in Sagulung District, Batam City, with particular emphasis on the forms of public participation, coordination mechanisms, and their impact on the effectiveness of public order enforcement. The study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through field observation and documentation of collaborative practices between Satpol PP and local residents in supporting the enforcement of regional regulations. The findings show that such synergy is built through two-way communication patterns, formal complaint channels, local coordination forums, and the involvement of community leaders, neighborhood associations, community protection units, and residents in monitoring, reporting, prevention, and assistance during enforcement activities. Community participation was found to accelerate the detection of violations, improve Satpol PP’s responsiveness, strengthen public compliance, and reduce the potential for conflict during enforcement processes. However, the effectiveness of this collaboration remains constrained by several inhibiting factors, including uneven legal awareness among citizens, limited institutional resources, and the lingering repressive image of enforcement officers. This study concludes that regional regulation enforcement becomes more effective when implemented through a participatory partnership model that positions the community not merely as an object of regulation, but as an active subject sharing responsibility for maintaining public order.
Kepemimpinan Dalam Tata Kelola Direktorat Pengamanan Untuk Menegakkan Ketertiban dan Keamanan Internal: Studi Empiris Pada Badan Pengusahaan Batam Darman Darman; Isfandir Hutasoit; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (April - Juni 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i2.602

Abstract

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tata kelola Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam menegakkan ketertiban dan keamanan internal pada kawasan otorita yang memiliki fungsi strategis bagi industri, logistik, perdagangan, dan investasi. Artikel ini menempatkan Ditpam bukan semata sebagai satuan pengamanan fisik, tetapi sebagai perangkat kelembagaan yang bekerja dalam kerangka security governance, pengendalian internal, dan hukum administrasi negara. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain studi kasus kualitatif yang diperkaya analisis normatif-yuridis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan telaah dokumen kelembagaan serta regulasi yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas Ditpam ditentukan oleh empat unsur utama, yaitu kejelasan mandat kelembagaan, konsistensi standar operasional prosedur, kualitas koordinasi lintas lembaga, dan kekuatan sistem akuntabilitas internal. Ditpam menjalankan fungsi preventif, protektif, responsif, dan korektif untuk menjaga stabilitas operasional kawasan, melindungi aset publik, dan meminimalkan risiko gangguan terhadap layanan BP Batam. Namun, kinerja tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, variasi pemahaman prosedur di lapangan, kebutuhan modernisasi sarana pendukung, dan fragmentasi koordinasi dengan aktor eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan Ditpam tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel semata, tetapi harus disertai pelembagaan mekanisme koordinasi, standardisasi dokumentasi tindakan, dan penegasan koridor legalitas serta proporsionalitas dalam setiap tindakan pengamanan. Studi ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai tata kelola keamanan di lembaga pemerintah non-kementerian sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi BP Batam untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan resiliensi kelembagaan.
The Justice Dilemma of Punishment and Rehabilitation in the Juvenile Criminal Justice System Luciana Luciana; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Indra Sakti
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 6 No. 1 (2026): Juli
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/rapik.v6i1.117

Abstract

This study examines the justice dilemma between punishment and rehabilitation in the Juvenile Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Anak/SPPA) and formulates a more proportional legal reasoning standard for handling children in conflict with the law. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by doctrinal analysis and relevant scholarship on retributive, rehabilitative and restorative justice. Legal materials are analyzed through systematic and teleological interpretation, as well as prescriptive legal argumentation, to assess the relationship between child protection, victims’ interests and the legitimacy of punishment. The findings show that the central dilemma lies not in the existence of punishment or rehabilitation per se, but in the absence of consistent argumentative standards to determine when punishment may be justified and when rehabilitation should be prioritized. The study finds that punishment remains legally possible within SPPA, but its legitimacy must be strictly limited by necessity review, the ultimum remedium principle and proportionality. Conversely, rehabilitation and diversion should not be treated merely as policy preferences, but as normative priorities because they are aligned with the best interests of the child and social reintegration objectives. This study formulates an operational normative reasoning framework requiring law enforcers to assess the purpose of intervention, the availability of alternatives, procedural quality and the justificatory basis of decisions. These findings contribute to strengthening consistency in SPPA implementation and to developing a more accountable, humane and just juvenile justice practice.
Exploring Local Taxpayer Compliance from an Administrative Law Perspective: The Effects of Tax Literacy, Tax Regulatory Outreach, and Perceived Fairness of Tax Collection in Batam Juanda Andika Agustian; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Dwi Afni Maileni; Indra Sakti
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 6 No. 1 (2026): Juli
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/rapik.v6i1.118

Abstract

This study examines local taxpayer compliance in Batam from an administrative law perspective by testing the effects of tax literacy, tax regulatory outreach, and perceived fairness of tax collection. The study is motivated by the need to strengthen local own-source revenue, which requires compliance that is not merely formal but also grounded in procedural legitimacy in tax-collection practices. An explanatory quantitative design was employed. A total of 150 questionnaires were collected from registered local taxpayers who actively interacted with the local tax system; after screening for completeness and response consistency, 120 responses were deemed eligible for analysis. The data were analyzed using PLS-SEM (SmartPLS) through measurement-model and structural-model assessment. The results indicate that tax literacy, tax regulatory outreach, and perceived fairness of tax collection all have positive and significant effects on local taxpayer compliance. Among these predictors, perceived fairness of tax collection emerges as the most influential determinant, underscoring the importance of procedural fairness, transparency, and equal treatment in shaping compliance behavior. In addition, the model demonstrates adequate explanatory power, predictive relevance, and overall model fit. The findings suggest that improving local taxpayer compliance requires an integrated strategy combining stronger tax literacy, better-designed regulatory outreach, and reforms in service quality and tax-collection procedures. Theoretically, this study enriches the literature on local tax compliance from an administrative law perspective, particularly with respect to procedural justice and the legitimacy of tax collection. Practically, the findings can inform policy strategies aimed at strengthening taxpayer literacy, designing more effective regulatory outreach, and improving the procedural fairness of tax-collection services in order to enhance compliance and the quality of local tax governance in Batam City.
Co-Authors Agus Riyanto Darman Darman Edwar Kelvin Gugi Gustamam Indra Indra Indra Sakti Isfandir Hutasoit Juanda Andika Agustian Luciana Luciana Muhammad Arif Rabu Rabu Rabu Rizki Tri Anugrah Bhakti