<![CDATA[Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan delik zina, khususnya melalui Pasal 411 yang memperluas ruang lingkup perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana sekaligus menetapkannya sebagai delik aduan absolut. Perubahan tersebut memunculkan berbagai persoalan yuridis mengenai kejelasan rumusan norma, batasan subjek hukum, serta mekanisme pengaduan yang berimplikasi terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi Pasal 411 KUHP Nasional telah memberikan pembaruan terhadap pengaturan delik zina melalui perluasan subjek hukum, perubahan ruang lingkup perbuatan yang dipidana, serta penguatan mekanisme delik aduan absolut sebagai bentuk pembatasan intervensi negara terhadap ranah privat. Namun demikian, masih terdapat persoalan mengenai kejelasan frasa "di luar perkawinan yang sah", batasan subjek hukum, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Perkawinan serta living law yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan disparitas penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang sistematis serta pedoman implementasi yang seragam agar formulasi Pasal 411 mampu mewujudkan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak warga negara, serta mendukung tercapainya tujuan pembaruan hukum pidana nasional.]]>
Copyrights © 2025
