Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 mengubah sistem akreditasi jurnal nasional dari enam menjadi empat tingkatan dengan menghapus klasifikasi SINTA 5 dan SINTA 6. Meskipun perubahan ini merupakan bagian penting dari kebijakan publikasi ilmiah nasional, kajian yang menjelaskan rasionalitas kebijakan di balik perubahan tersebut masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis rasionalitas penghapusan klasifikasi SINTA 5 dan SINTA 6 melalui perspektif Critical Policy Analysis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Critical Policy Analysis dan metode analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, pedoman akreditasi jurnal, dokumen resmi pemerintah, materi sosialisasi kebijakan, berita resmi kementerian, serta literatur yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan publikasi ilmiah di Indonesia. Analisis dilakukan secara bertahap dengan menelusuri perjalanan kebijakan sejak pembentukan SINTA pada tahun 2017, penerapan enam tingkatan akreditasi, dinamika implementasi, hingga penyederhanaan sistem akreditasi pada tahun 2026. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penghapusan SINTA 5 dan SINTA 6 bukan sekadar penyederhanaan administratif, tetapi mencerminkan pergeseran rasionalitas kebijakan. Pada fase awal, sistem enam tingkatan berfungsi sebagai mekanisme pembinaan yang memberikan ruang bagi jurnal untuk berkembang secara bertahap. Namun, seiring berkembangnya ekosistem publikasi ilmiah nasional, fungsi klasifikasi bergeser menjadi instrumen pengakuan terhadap jurnal yang telah memenuhi standar mutu tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut merefleksikan transformasi cara pemerintah memandang mutu jurnal nasional sekaligus memperkaya kajian Critical Policy Analysis dalam bidang tata kelola publikasi ilmiah di Indonesia.
Copyrights © 2026