Irma Suriyani
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TIPOLOGI PENGAWASAN INTERNAL APARATUR DESA PADA PEMERINTAHAN DESA LAMBARA Stevania Dobe; Irma Suriyani
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian mengenai pengawasan internal pada pemerintahan desa umumnya masih berfokus pada efektivitas pengawasan, akuntabilitas, atau pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi. Pendekatan tersebut belum banyak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan internal berkembang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tipologi pengawasan internal aparatur desa pada Pemerintahan Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparatur desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses open coding digunakan untuk mengidentifikasi praktik-praktik pengawasan yang muncul dari data lapangan, kemudian dikelompokkan secara induktif hingga membentuk tipologi pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal aparatur desa di Pemerintahan Desa Lambara membentuk lima tipologi, yaitu pengawasan preventif, administratif, operasional, komunikatif, dan korektif. Kelima tipologi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak berlangsung melalui satu mekanisme tunggal, melainkan membentuk suatu sistem pengendalian yang berlangsung sejak tahap pemberian arahan, pelaksanaan tugas, koordinasi, hingga tindakan perbaikan terhadap pelanggaran aparatur desa. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris berupa tipologi pengawasan internal aparatur desa yang dapat menjadi perspektif awal dalam memahami praktik pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINA POTENSI KOTA PALU Veny Nur Momi Sakina; Dewi Cahyawati Abdullah; Irma Suriyani
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan peserta didik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu telah berjalan dengan cukup baik. Komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi internal, meskipun pemahaman teknis guru masih perlu ditingkatkan. Dari aspek sumber daya, jumlah tenaga pendidik telah memadai, tetapi kompetensi guru serta sarana dan prasarana pembelajaran masih memerlukan penguatan. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang positif terhadap implementasi kebijakan, sedangkan struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan kurikulum melalui pembagian tugas yang jelas, meskipun fungsi monitoring dan evaluasi belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan penguatan komunikasi, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pembelajaran, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.