Irma Suriyani
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TIPOLOGI PENGAWASAN INTERNAL APARATUR DESA PADA PEMERINTAHAN DESA LAMBARA Stevania Dobe; Irma Suriyani
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian mengenai pengawasan internal pada pemerintahan desa umumnya masih berfokus pada efektivitas pengawasan, akuntabilitas, atau pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi. Pendekatan tersebut belum banyak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan internal berkembang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tipologi pengawasan internal aparatur desa pada Pemerintahan Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparatur desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses open coding digunakan untuk mengidentifikasi praktik-praktik pengawasan yang muncul dari data lapangan, kemudian dikelompokkan secara induktif hingga membentuk tipologi pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal aparatur desa di Pemerintahan Desa Lambara membentuk lima tipologi, yaitu pengawasan preventif, administratif, operasional, komunikatif, dan korektif. Kelima tipologi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak berlangsung melalui satu mekanisme tunggal, melainkan membentuk suatu sistem pengendalian yang berlangsung sejak tahap pemberian arahan, pelaksanaan tugas, koordinasi, hingga tindakan perbaikan terhadap pelanggaran aparatur desa. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris berupa tipologi pengawasan internal aparatur desa yang dapat menjadi perspektif awal dalam memahami praktik pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINA POTENSI KOTA PALU Veny Nur Momi Sakina; Dewi Cahyawati Abdullah; Irma Suriyani
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan peserta didik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Bina Potensi Kota Palu telah berjalan dengan cukup baik. Komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi internal, meskipun pemahaman teknis guru masih perlu ditingkatkan. Dari aspek sumber daya, jumlah tenaga pendidik telah memadai, tetapi kompetensi guru serta sarana dan prasarana pembelajaran masih memerlukan penguatan. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang positif terhadap implementasi kebijakan, sedangkan struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan kurikulum melalui pembagian tugas yang jelas, meskipun fungsi monitoring dan evaluasi belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan penguatan komunikasi, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pembelajaran, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Evaluasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palu Irma Suriyani
Journal of Economics Research and Policy Studies Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Economics Research and Policy Studies
Publisher : Nur Science Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53088/jerps.v6i2.3105

Abstract

This study aims to evaluate the parking retribution policy in increasing local own-source revenue in Palu City. The research employs a qualitative, descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation from informants in the Department of Transportation, the Regional Revenue Agency, and parking service users. Data analysis used Miles and Huberman's interactive model, while policy evaluation applied William N. Dunn's criteria, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings reveal that the parking retribution policy has not increased local own-source revenue optimally. The main issue lies in weak policy implementation, as indicated by revenue leakage, the prevalence of illegal parking practices, tariff inconsistencies, and low levels of supervision and compliance among implementers. These conditions reduce policy effectiveness and also affect efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. Conceptually, the parking retribution policy is an appropriate instrument for increasing local revenue; however, weaknesses in its implementation hinder the achievement of its intended objectives. Therefore, strengthening supervision, reorganizing parking locations, and developing a more transparent and accountable management system are necessary to optimize parking retribution's contribution to local revenue.
PENINGKATAN PARTISIPASI GENERASI MUDA DALAM MUSYAWARAH DESA MELALUI PENDEKATAN TRAINING OF TRAINERS Dewi Cahyawati Abdullah; Timudin DG Mangera Bauwo; Muhammad Husain Borahima; Ince Dian Afnita; Nurziah Nurziah; Irma Suriyani; Muhammad Alfian
LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2026): LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi generasi muda merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan desa, tetapi keberadaan ruang partisipasi belum selalu diikuti dengan keterlibatan aktif generasi muda dalam proses pembangunan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas mahasiswa STIA Panca Marga Palu sebagai agent of change untuk mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan desa, khususnya melalui Musyawarah Desa (Musdes). Kegiatan menggunakan pendekatan Training of Trainers (ToT) dengan dua lapis sasaran, yaitu mahasiswa sebagai sasaran langsung dan generasi muda di desa masing-masing sebagai sasaran lapis kedua. Sebanyak 30 mahasiswa semester VI mengikuti pelatihan selama satu jam yang dilaksanakan pada 2 Juli 2026. Setelah pelatihan, mahasiswa melakukan sosialisasi secara informal kepada generasi muda di desa masing-masing selama tiga minggu. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa memahami materi dan mampu melaksanakan transfer pengetahuan kepada generasi muda. Sebanyak 83 generasi muda berhasil dijangkau melalui kegiatan tersebut. Meskipun sebagian besar sasaran memahami dan menyetujui pentingnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan desa, hanya 18% yang menyatakan memiliki komitmen untuk mengikuti Musdes berikutnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Training of Trainers efektif dalam meningkatkan kesiapan mahasiswa dan memperluas jangkauan edukasi, tetapi transfer pengetahuan belum otomatis menghasilkan niat berpartisipasi. Terdapat kesenjangan antara pemahaman dan kesiapan untuk bertindak yang menunjukkan perlunya pengembangan kegiatan lanjutan dari pendekatan transfer informasi menuju fasilitasi tindakan partisipatif.