Dikotomi klasik antara tradisi Civil Law dan Common Law semakin kabur seiring globalisasi, integrasi regional, dan praktik transplantasi hukum. Penelitian ini menganalisis bentuk konvergensi kedua tradisi pada tiga aspek, yaitu sumber hukum, kedudukan putusan hakim, dan model proses peradilan, serta implikasinya bagi Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, konseptual, historis, perundang-undangan, dan kasus, termasuk telaah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, 46/PUU-VIII/2010, dan 35/PUU-X/2012. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua tradisi saling mendekat tanpa melebur: Civil Law makin menghargai yurisprudensi dan mengadopsi unsur adversarial, sedangkan Common Law makin bertumpu pada perundang-undangan dan penafsiran teleologis. Dalam praktik Indonesia, hakim konstitusi makin berperan sebagai pembentuk norma, tetapi efektivitas putusannya tetap bergantung pada tindak lanjut legislatif dan administratif. Penguatan yurisprudensi Mahkamah Agung, adopsi unsur adversarial secara selektif dalam hukum acara pidana yang baru, dan pengelolaan pluralisme hukum diperlukan agar konvergensi memperkuat, bukan mengaburkan, karakter sistem hukum nasional.
Copyrights © 2026