Transformasi digital peradilan telah menjadi upaya penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan hukum, tetapi penerapannya masih menghadapi tantangan terkait aksesibilitas, kesiapan infrastruktur, dan perlindungan hak prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan dan penyelenggaraan peradilan elektronik di Indonesia dan Malaysia serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-komparatif berdasarkan kerangka regulasi, mekanisme penyelenggaraan, akses terhadap keadilan, dan perlindungan hak para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur administrasi perkara dan persidangan elektronik melalui peraturan Mahkamah Agung, sedangkan Malaysia mengatur pengajuan dokumen elektronik melalui Rules of Court 2012. Kedua negara menghadapi tantangan berupa kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan literasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital peradilan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kejelasan regulasi, pemerataan akses, dan jaminan proses peradilan yang adil
Copyrights © 2026