TANTANGAN DAN PELUANG SEBAGAI UPAYA PERAN STRATEGIS UMKM DI ERA DIGITAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sugina, Sugina
Purnomo, Andri Cahyo
Iskandar, Dedy
Sarmadi, Ahmad

Ekonomi Syariah, Perbankan, Hukum, dan Sistem
Vol 4 No 7 (2026): Ekossistem Vol 4 No. 7 (April 2026)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2025, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,5 juta unit, menyumbang 61,9% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Meskipun demikian, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih stagnan di kisaran 15-16%, jauh di bawah Thailand yang mencapai hampir 30%. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis UMKM, mengidentifikasi kesenjangan struktural yang dihadapi, serta mengeksplorasi peluang transformasi digital. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur dengan analisis data sekunder dari BPS, Kementerian UMKM, serta studi kasus di Kota Tangerang, khususnya pada peristiwa ekonomi di Alun-Alun Kota dan Alun-Alun Ciledug. Kerangka analisis menggunakan teori kelembagaan North (1990), Resource-Based View Barney (1991), teori keunggulan kompetitif Porter (1990), teori inovasi Schumpeter (1934), serta teori kesenjangan digital Van Dijk (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya formalisasi usaha (hanya 6% memiliki NIB), kesenjangan adopsi teknologi digital (kurang dari 0,2% bertransaksi di PaDi UMKM), dan keterbatasan akses pembiayaan (hanya 5,7% mengakses KUR) merupakan hambatan sistemik. Di Kota Tangerang, fenomena kesenjangan ini termanifestasi dalam kegagalan pemanfaatan ruang publik seperti Tangerang Expo 2024 dan praktik pungutan liar di Alun-Alun Ciledug. Penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan UMKM memerlukan pendekatan holistik yang memperbaiki fondasi kelembagaan, mendorong inovasi Schumpeterian, dan menutup kesenjangan digital serta pembiayaan secara terintegrasi. Implikasi kebijakan mencakup percepatan formalisasi usaha, perluasan program digitalisasi berbasis kapabilitas, inovasi skema pembiayaan inklusif, perbaikan tata kelola ruang publik, dan penguatan kemitraan UMKM-industri besar.