<![CDATA[estrukturisasi kabinet melalui pemekaran kementerian menghadirkan dilema antara penajaman fokus isu strategis nasional dan risiko inefisiensi administrasi publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemekaran kementerian terhadap kecepatan pelayanan publik melalui tinjauan aturan tata kerja pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis telaah dokumen kebijakan, meliputi Undang-Undang Kementerian Negara, Peraturan Presiden mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta pedoman tata laksana lintas sektor. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif untuk mengidentifikasi potensi tumpang tindih kewenangan, hierarki koordinasi, dan friksi prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran kementerian memicu fase transisi kelembagaan yang kompleks terkait penataan regulasi internal, redistribusi aparatur, dan pemindahan aset. Ditemukan potensi tumpang tindih fungsi antara kementerian koordinator, kementerian hasil pemekaran, dan kementerian teknis eksisting, khususnya pada rantai perizinan terpadu. Penambahan pos struktural memperpanjang rantai komando vertikal maupun horizontal, yang pada fase awal menurunkan kecepatan respons layanan akibat kekosongan petunjuk teknis operasional. Namun, akselerasi pelayanan dapat dicapai melalui ketegasan batas kewenangan, pemangkasan formalisme birokrasi, dan penguatan integrasi sistem digital antar-instansi. Kajian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kelembagaan ditentukan oleh kejelasan aturan tata kerja yang adaptif, bukan sekadar banyaknya pos kementerian. Pemerintah disarankan segera menetapkan regulasi operasional terpadu dan standar pelayanan minimal lintas sektor guna mencegah degradasi mutu layanan selama masa transisi.]]>
Copyrights © 2026
