PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM PENEGAKAN DEPORTASI DI INDONESIA

Ni Putu Sindy Indradewi Pradnyandari Putri K (Fakultas Hukum Universitas Udayana)
Nyoman Mas Aryani (Fakultas Hukum Universitas Udayana)
A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi (Fakultas Hukum Universitas Udayana)

Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Vol. 14 No. 12 (2026)

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya mobilitas lintas negara telah menyebabkan jumlah orang asing yang memasuki teritori Indonesia meningkat. Namun, tidak semua WNA yang datang memberikan dampak positif. Dalam praktiknya, sejumlah WNA melakukan pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban umum sehingga mengharuskan pemerintah untuk menerapkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji tingkat efektivitas upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada WNA dalam proses deportasi, serta bagaimana negara menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan hak WNA dan kebutuhan menjaga keamanan nasional. Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis studi hukum yang mengedepankan pendekatan normatif dimana memfokuskan kajiannya mengenai analisis terhadap norma-norma hukum positif, dengan menggunakan kombinasi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual melalui teori-teori hukum yang relevan, serta pendekatan analitis guna mengevaluasi efektivitas penerapan norma dalam praktik. Hasil penelitian menemukan bahwa kendati aturan hukum keimigrasian Indonesia sudah menetapkan prosedur dan alasan deportasi, pelaksanaan norma di tingkat praktik masih menemui berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya secara optimal dalam menjamin due process of law dan prinsip non-diskriminasi. Negara perlu memperkuat mekanisme perlindungan hukum dalam pelaksanaan deportasi guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta memastikan bahwa proses penegakan hukum keimigrasian tetap berada dalam koridor legitimasi hukum.  The advancement of globalization and the growing cross-border mobility have significantly increased the number of Foreign Nationals (FNs) entering the territory of Indonesia. However, not all arrivals contribute positively to national welfare. In practice, several FNs have been involved in legal violations and disturbances of public order, necessitating the government's application of administrative immigration measures in the form of deportation. This study is intended to examine the effectiveness of legal protection efforts provided to foreign nationals during the deportation process, and how the state balances these protections with national security interests. This research is classified as a normative legal study, focusing its analysis on the examination of positive legal norms. It employs a combination of approaches, including the statutory approach, a conceptual approach grounded in relevant legal theories, and an analytical approach aimed at evaluating the effectiveness of norm implementation in practice. The findings indicate that although Indonesia's immigration legal framework has established procedures and grounds for deportation, the implementation of these norms in practice continues to encounter various obstacles that hinder their optimal effectiveness in ensuring due process of law and the principle of non-discrimination. Reinforcing legal measures in deportation proceedings is crucial for safeguarding human rights and sustaining the credibility of immigration enforcement systems.