Garuda - Garba Rujukan Digital

Kedudukan Hukum Larangan Pengeluaran Satwa Dilindungi Dari Habitat Aslinya Berdasarkan Undang-Undang KSDA I Wayan Wiguna Pujawan; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penulisian jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan larangan pengeluaran satwa dilindungi dari habitat aslinya dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang KSDA. Menggunakan penelitian hukum normatif diakibatkan adanya suatu kekaburan norma. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mengklarifikasikan bahan hukum seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, mengutip pembahasan literatur-literatur dan karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat kekaburan norma pada Pasal 21 ayat 2 huruf c UU KSDA, dimana pada ketentuan pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai pelarangan pengeluaran satwa langka yang dilindungi dalam rangka apa, dalam keadaan bagaimana, maupun dalam jumlah berapa satwa langka dilindungi yang akan dikeluarkan, serta tidak ada diwajibkannya dokumen dalam pengeluaran satwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap satwa langka dilindungi diatur yaitu dalam Pasal 40 ayat 2 UU No. 5/1990 Tentang KSDA. Tidak adanya ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang disebutkan dalam UU KSDA menyebabkan pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi mendapat hukuman yang ringan. Kata Kunci: Larangan Pengeluaran, Satwa Dilindungi, UU KSDA. ABSTRACT This scientific journal writing aims to determine the regulation on the prohibition of releasing protected animals from their natural habitat and to analyze the criminal responsibility of criminals against protected animals based on the KSDA Law. This type of research used in writing scientific journals is normative legal research caused by a blur of norms. Then use a statutory approach and a conceptual approach. In writing this scientific paper the writer will use primary legal materials, secondary legal materials. Namely by reading, analyzing, and clarifying legal materials such as the provisions of laws and regulations, citing a discussion of literature and scholarly works of scholars related to the issues raised. The results show that there is a vague norm in Article 21 paragraph 2 letter c of the KSDA Law, where the provisions of the article do not explain the prohibition of releasing protected endangered species in what framework, under what circumstances, or in how many protected endangered species will be released. and there is no mandatory document for releasing the animal. The criminal responsibility for criminals against protected endangered species is regulated in Article 40 paragraph 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1990 concerning KSDA. The absence of a special minimum criminal sanction stipulated in the KSDA Law causes the perpetrator of crimes against protected animals to receive a light sentence. Keywords: Export Prohibition, Protected Animals, KSDA Law.

Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi; I Nyoman Darma Yoga
Kertha Patrika Vol 41 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemulihan serta mengkaji dan menganalisa kendala dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Tipe Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar hanya terbatas pada upaya promotif dan Kejaksaan Negeri Denpasar terbatas pada upaya penuntutan terhadap perbuatan pelaku terorisme. Kedua Instansi ini memiliki wewenang yang terbatas dalam rangka upaya pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme. Hal ini harus diatasi oleh Negara, karena kedua lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu upaya pemulihan kepada korban terorisme yang akan berkoordinasi juga dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar para korban mendapatkan haknya dengan baik.

KONSEP PEMBAHARUAN PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KUHP A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 2 (2013)
Publisher : University of Udayana

Criminal law reform in principle is an attempt to conduct a review and reestablishmentof law in accordance with the common values of socio-political, sociophilosophic,and cultural values of the people of Indonesia. Renewal of the CriminalCode criminal law angle can be done in two ways. First, the partial renewal, byreplacing part after part of the codification of the criminal law. Second, with therenewal of a general nature, thorough renewal by replacing total codification of thecriminal law. underlying purpose of a criminal law reform in Indonesia, including todetermine the political purposes to which a bill is nationally Indonesian State coversall aspects of society with keanegaragaman nation based on Pancasila. The draft penalcode reform set an another solution in addition to the imposition of imprisonment andhe organized an action against the perpetrators of criminal deprivation of liberty.

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGHALANGI PENYIDIKAN (Obstraction Of Justice) Nyoman Yogandiranjaya; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sistem peradilan selalu berupaya untuk bersikap adil dan jujur dalam menjalankan peradilan yang bersih dan tidak memiliki maksud tertentu, seperti menghambat atau menghalangi proses penyidikan. Namun, terdapat permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan menghalangi proses penyidikan dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana pengaturan formulasi tentang bentuk-bentuk tindakan yang menghalangi proses penyidikan.. Dari sudut pandang Ius Constituendum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan merumuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menghalang-halangi proses penyidikan dalam hukum positif di Indonesia, serta merumuskan pengaturan mengenai macam-macam perintangan terhadap proses penyidikan dari sudut pandang Ius Constituendum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturanKUHAP tidak memuat ketentuan mengenai tindakan yang menghalangi proses peradilan pidana. Memperjelas jenis-jenis tindakan yang dapat dilakukan, seperti ketika tersangka menyembunyikan barang bukti sebelum atau setelah proses penyidikan, akan membantu mencegah terjadinya kasus-kasus merintangi sistem peradilan pidana di masa depan. Dalam rangka mereformasi pembuatan undang-undang terhadap KUHP, perlu untuk menambahkan ketentuan-ketentuan yang krusial, terutama yang terkait dengan tindakan menghalangi proses peradilan pidana pada tahap penyidikan. Hal ini membutuhkan penelitian yang mendalam yang harus dilakukan oleh semua pihak mengenai tindakan merintangi proses peradilan pidana.

KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Simanjuntak, Indah Galatia Chandra; Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penulisan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum positif di Indonesia terkait kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang dipakai pada penelitian yaitu menggunakan metode normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang–undangan. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa mengenai regulasi kekuatan pembuktian sertifikat tanah dalam bentuk media elektronik di pengadilan tata usaha negara mengacu pada Pasal 101 Undang – Undang No 5 Tahun 1986 dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 11 Undang–Undang No 11 Tahun 2008 dalam kekuatan hukum melalui tanda tangan elektronik. Kata Kunci: sertifikat tanah, elektronik, pengadilan tata usaha negara.

ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DI INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN GUSMAN Luthfiyah Nur Halimah; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 12 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i12.1344

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aturan yang mengatur perdagangan pengaruh yang termasuk dalam Pasal 18 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) tahun 2003. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC, 2003), Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut sebagai negara pihak. Namun demikian, terdapat kesenjangan norma karena Indonesia belum memasukkan undang-undang perdagangan pengaruh ke dalam hukum nasional. Penerapan pasal penyuapan terhadap individu yang terlibat dalam perdagangan pengaruh dalam studi kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Irman Gusman adalah tujuan lain dari penelitian ini. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menyusun penelitian ini, yang mengumpulkan informasi dari sejumlah dokumen hukum serta peraturan perundang-undangan nasional, putusan pengadilan, UNCAC, dan literatur hukum yang relevan. Setelah dilakukan analisis deskriptif dan kualitatif, data akan disusun secara metodis.Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak menjadikan perdagangan pengaruh sebagai hal yang ilegal atau mengaturnya dalam sistem hukum negara. Akibatnya, terdapat beberapa kasus di mana perdagangan pengaruh telah dituntut sebagai penyuapan, termasuk kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Irman Gusman. Oleh karena itu, perlu adanya kriminalisasi dan pengaturan trading in influence dalam tatanan hukum nasional agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan koridor hukum.

Una Via Principle: Legal Certainty and Justice in The Resolution of Capital Market Criminal Cases Putri Amaris, Putu Kanitha; Yudistira Darmadi, A.A. Ngurah Oka
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 06 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v3i06.1969

The focusing aims of this research are to scrutinize and assess the characteristics of capital market crimes that are specifically regulated separately from general crimes in the Criminal Code and the setting of the una via principle in the settlement of capital market crimes in purpose to maintain legal certainty and justice. The problems that underlies include: (1) how is the arrangement of una via principle in Indonesian capital market legal system and (2) how should the application of una via principle in capital market criminal case settlement in Indonesia. With a normative juridical method, this research analyzes norms, principles and legislation related to the una via principle in capital market regulations in Indonesia, namely Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. The conclusion drawn from this study indicate the existence of una via principle comes with the concept of selecting sanctions for perpetrators of capital market crimes aimed at providing justice and legal certainty. However, the regulation of the una via principle still needs to be improved because the current legal rules have vagueness which causes unclear procedures for resolving capital market criminal cases. Efforts are needed to improve regulations, increase coordination and collaboration between law enforcement officials, establish a transparent mechanism for imposing sanctions and conduct a transparent and fair trial.

Una Via Principle: Legal Certainty and Justice in The Resolution of Capital Market Criminal Cases Putri Amaris, Putu Kanitha; Yudistira Darmadi, A.A. Ngurah Oka
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 06 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v3i06.1969

The focusing aims of this research are to scrutinize and assess the characteristics of capital market crimes that are specifically regulated separately from general crimes in the Criminal Code and the setting of the una via principle in the settlement of capital market crimes in purpose to maintain legal certainty and justice. The problems that underlies include: (1) how is the arrangement of una via principle in Indonesian capital market legal system and (2) how should the application of una via principle in capital market criminal case settlement in Indonesia. With a normative juridical method, this research analyzes norms, principles and legislation related to the una via principle in capital market regulations in Indonesia, namely Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. The conclusion drawn from this study indicate the existence of una via principle comes with the concept of selecting sanctions for perpetrators of capital market crimes aimed at providing justice and legal certainty. However, the regulation of the una via principle still needs to be improved because the current legal rules have vagueness which causes unclear procedures for resolving capital market criminal cases. Efforts are needed to improve regulations, increase coordination and collaboration between law enforcement officials, establish a transparent mechanism for imposing sanctions and conduct a transparent and fair trial.

TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI I Gede Leo Ananta Pratama; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i8.2694

Penelitian ini membahas potensi penerapan keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah kecil. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kondisi seperti semula, bukan semata-mata penghukuman, dengan melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung oleh data sekunder berupa literatur hukum dan data primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice berpotensi mengurangi beban perkara di pengadilan serta mempercepat pemulihan kerugian negara. Penerapan konsep ini juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas kerja lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, serta menghemat biaya dan waktu proses peradilan. Di samping itu, pendekatan ini membuka ruang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan sosial tanpa mengabaikan hak-hak korban dan kepentingan publik. Meski demikian, implementasi Restorative Justice dalam perkara korupsi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan untuk melindungi pelaku kejahatan yang merugikan negara. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel, serta keterlibatan multi-pihak termasuk masyarakat sipil dalam pengawasan penerapannya. Dengan landasan hukum yang kuat dan pelaksanaan yang terukur, keadilan restoratif dalam kasus korupsi dapat menjadi inovasi hukum yang relevan dengan semangat pemulihan dan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM CHECK AND BALANCES KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA I Gusti Ayu Adisya Putri Maheswari; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/56q0zm69

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk pascareformasi 1998 dengan tujuan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta menjaga integritas dan profesionalisme hakim. Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945, KY memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peran KY dalam sistem check and balances kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KY berperan penting dalam proses seleksi calon hakim agung, penyusunan dan penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta penanganan laporan pelanggaran etik oleh masyarakat. Namun, efektivitas KY masih terbatas karena sifat kewenangannya yang hanya bersifat rekomendatif dan sering terhambat oleh resistensi internal lembaga peradilan serta keterbatasan sumber daya. Meski demikian, keberadaan KY tetap krusial dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan sebagai bagian dari mekanisme check and balances. Penguatan kewenangan dan kapasitas kelembagaan KY menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pengawasan peradilan yang independen, berintegritas, dan berkeadilan.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search