Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.157
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Hukum dan Sosial Politik West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Kedudukan Hukum Larangan Pengeluaran Satwa Dilindungi Dari Habitat Aslinya Berdasarkan Undang-Undang KSDA I Wayan Wiguna Pujawan; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisian jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan larangan pengeluaran satwa dilindungi dari habitat aslinya dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang KSDA. Menggunakan penelitian hukum normatif diakibatkan adanya suatu kekaburan norma. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mengklarifikasikan bahan hukum seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, mengutip pembahasan literatur-literatur dan karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat kekaburan norma pada Pasal 21 ayat 2 huruf c UU KSDA, dimana pada ketentuan pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai pelarangan pengeluaran satwa langka yang dilindungi dalam rangka apa, dalam keadaan bagaimana, maupun dalam jumlah berapa satwa langka dilindungi yang akan dikeluarkan, serta tidak ada diwajibkannya dokumen dalam pengeluaran satwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap satwa langka dilindungi diatur yaitu dalam Pasal 40 ayat 2 UU No. 5/1990 Tentang KSDA. Tidak adanya ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang disebutkan dalam UU KSDA menyebabkan pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi mendapat hukuman yang ringan. Kata Kunci: Larangan Pengeluaran, Satwa Dilindungi, UU KSDA. ABSTRACT This scientific journal writing aims to determine the regulation on the prohibition of releasing protected animals from their natural habitat and to analyze the criminal responsibility of criminals against protected animals based on the KSDA Law. This type of research used in writing scientific journals is normative legal research caused by a blur of norms. Then use a statutory approach and a conceptual approach. In writing this scientific paper the writer will use primary legal materials, secondary legal materials. Namely by reading, analyzing, and clarifying legal materials such as the provisions of laws and regulations, citing a discussion of literature and scholarly works of scholars related to the issues raised. The results show that there is a vague norm in Article 21 paragraph 2 letter c of the KSDA Law, where the provisions of the article do not explain the prohibition of releasing protected endangered species in what framework, under what circumstances, or in how many protected endangered species will be released. and there is no mandatory document for releasing the animal. The criminal responsibility for criminals against protected endangered species is regulated in Article 40 paragraph 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1990 concerning KSDA. The absence of a special minimum criminal sanction stipulated in the KSDA Law causes the perpetrator of crimes against protected animals to receive a light sentence. Keywords: Export Prohibition, Protected Animals, KSDA Law.
Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi; I Nyoman Darma Yoga
Kertha Patrika Vol 41 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemulihan serta mengkaji dan menganalisa kendala dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Tipe Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar hanya terbatas pada upaya promotif dan Kejaksaan Negeri Denpasar terbatas pada upaya penuntutan terhadap perbuatan pelaku terorisme. Kedua Instansi ini memiliki wewenang yang terbatas dalam rangka upaya pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme. Hal ini harus diatasi oleh Negara, karena kedua lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu upaya pemulihan kepada korban terorisme yang akan berkoordinasi juga dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar para korban mendapatkan haknya dengan baik.
KONSEP PEMBAHARUAN PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KUHP A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 2 (2013)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (61.51 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p04

Abstract

Criminal law reform in principle is an attempt to conduct a review and reestablishmentof law in accordance with the common values of socio-political, sociophilosophic,and cultural values of the people of Indonesia. Renewal of the CriminalCode criminal law angle can be done in two ways. First, the partial renewal, byreplacing part after part of the codification of the criminal law. Second, with therenewal of a general nature, thorough renewal by replacing total codification of thecriminal law. underlying purpose of a criminal law reform in Indonesia, including todetermine the political purposes to which a bill is nationally Indonesian State coversall aspects of society with keanegaragaman nation based on Pancasila. The draft penalcode reform set an another solution in addition to the imposition of imprisonment andhe organized an action against the perpetrators of criminal deprivation of liberty.
PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGHALANGI PENYIDIKAN (Obstraction Of Justice) Nyoman Yogandiranjaya; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem peradilan selalu berupaya untuk bersikap adil dan jujur dalam menjalankan peradilan yang bersih dan tidak memiliki maksud tertentu, seperti menghambat atau menghalangi proses penyidikan. Namun, terdapat permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan menghalangi proses penyidikan dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana pengaturan formulasi tentang bentuk-bentuk tindakan yang menghalangi proses penyidikan.. Dari sudut pandang Ius Constituendum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan merumuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menghalang-halangi proses penyidikan dalam hukum positif di Indonesia, serta merumuskan pengaturan mengenai macam-macam perintangan terhadap proses penyidikan dari sudut pandang Ius Constituendum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturanKUHAP tidak memuat ketentuan mengenai tindakan yang menghalangi proses peradilan pidana. Memperjelas jenis-jenis tindakan yang dapat dilakukan, seperti ketika tersangka menyembunyikan barang bukti sebelum atau setelah proses penyidikan, akan membantu mencegah terjadinya kasus-kasus merintangi sistem peradilan pidana di masa depan. Dalam rangka mereformasi pembuatan undang-undang terhadap KUHP, perlu untuk menambahkan ketentuan-ketentuan yang krusial, terutama yang terkait dengan tindakan menghalangi proses peradilan pidana pada tahap penyidikan. Hal ini membutuhkan penelitian yang mendalam yang harus dilakukan oleh semua pihak mengenai tindakan merintangi proses peradilan pidana.
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Rapid Test Di Kota Denpasar Made Dwi Raditya Utama Putra Sari; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1141

Abstract

This study aims to identify and analyze the causes and legal consequences of falsifying a health certificate or a Rapid Test Covid-19 letter. This research is included in descriptive empirical research with data collection carried out through document studies and interviews, and is supported by primary legal materials in the form of applicable regulations and related to forgery of rapid test letters, secondary materials of law books and also legal journals related to forgery of letters rapid test. The data collected through research was analyzed qualitatively by arranging existing sentences so that they were easy to understand. The results of this study indicate that the factors that cause rapid test letter falsification are economic factors, time factors, factors of someone who wants to pass to travel outside the region, factors of intention and opportunity. The application of sanctions for perpetrators of crimes in the form of document forgery is generally regulated in the Criminal Code in Article 263 paragraph (1), so that criminal sanctions for perpetrators of forgery of rapid test letters are punishable by a maximum penalty of 6 (six) years in prison.
Optimalization of the Notary Authority in Binding PPJB: Legal Review of the Job Creation Law Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.7.1.2024.1-7

Abstract

The purpose of this writing is to explain the legal position and role of a Notary in the preparation and approval of land sale and purchase agreements, as required by the legislation. This research focuses on the changes that have occurred in the authority of a Notary, as well as the rights and obligations of the parties involved in making a Sale and Purchase Agreement (PPJB) in accordance with Article 43 paragraph (1) of the Job Creation Law. The research method used is a normative legal approach by analyzing legal regulations and philosophical principles, as well as a prescriptive analysis method. The results of this research confirm that the authority of a Notary in making PPJB is a direct authority granted by the law to a Notary as a public official. This research uses the theory of contract to analyze the legal relationship between the Notary and the parties involved in the contract, while the theory of authority is used to analyze the scope of authority of the Notary in making the contract. The aim of this research is to provide a comprehensive understanding of the dynamics of Notary authority in the context of the Job Creation Law.
Authority of the Financial Transaction Analysis Reporting Center in Tracing Hidden Trading Crimes A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.7.1.2024.8-14

Abstract

The search for money resulting from money laundering crimes carried out by the Financial Transaction Analysis Reporting Center regarding cases of illegal trading in Indonesia is very difficult to find or trace, in this case the stock game only involves guessing the rising or falling graph and in guessing the name of the stock is not given. up and down. From this game, the trading dealer makes a profit of 80% of the victim's losses and the remaining 20% ​​goes to the illegal trading application. Let's take a look back at this trading, everyone wants instant wealth in a short period of time and is sure to get it quickly just by guessing the rising or falling graph in this stock game, who would have thought that this stock game has been regulated by the trading bookie of the stock game and The trading bookie also determines whether we win or lose. The trading dealer deliberately gives us the first win in this stock trading game so that we continue playing and even sell our assets such as houses, cars and others so that we can multiply them. When placing a large deposit, that is where the trading dealer makes the player lose and this is regulated by the dealer. In this case, the Financial Transaction Analysis Reporting Center investigated the confiscation and impoverishment of movable and immovable, tangible or intangible assets obtained directly or indirectly carried out by affiliates in connection with criminal cases of money laundering which are regulated in Law 8 of 2010 concerning prevention. and eradicating money laundering crimes. However, the financial transaction analysis reporting center is not given more authority in investigations or investigations but is only given the authority to provide reports on analysis results and audit analysis results only.
KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Simanjuntak, Indah Galatia Chandra; Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum positif di Indonesia terkait kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang dipakai pada penelitian yaitu menggunakan metode normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang–undangan. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa mengenai regulasi kekuatan pembuktian sertifikat tanah dalam bentuk media elektronik di pengadilan tata usaha negara mengacu pada Pasal 101 Undang – Undang No 5 Tahun 1986 dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 11 Undang–Undang No 11 Tahun 2008 dalam kekuatan hukum melalui tanda tangan elektronik. Kata Kunci: sertifikat tanah, elektronik, pengadilan tata usaha negara.
ANALISIS PENGENAAN PASAL SUAP TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DI INDONESIA: STUDI KASUS LUTHFI HASAN DAN IRMAN GUSMAN Luthfiyah Nur Halimah; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 12 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i12.1344

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aturan yang mengatur perdagangan pengaruh yang termasuk dalam Pasal 18 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) tahun 2003. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC, 2003), Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut sebagai negara pihak. Namun demikian, terdapat kesenjangan norma karena Indonesia belum memasukkan undang-undang perdagangan pengaruh ke dalam hukum nasional. Penerapan pasal penyuapan terhadap individu yang terlibat dalam perdagangan pengaruh dalam studi kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Irman Gusman adalah tujuan lain dari penelitian ini. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menyusun penelitian ini, yang mengumpulkan informasi dari sejumlah dokumen hukum serta peraturan perundang-undangan nasional, putusan pengadilan, UNCAC, dan literatur hukum yang relevan. Setelah dilakukan analisis deskriptif dan kualitatif, data akan disusun secara metodis.Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak menjadikan perdagangan pengaruh sebagai hal yang ilegal atau mengaturnya dalam sistem hukum negara. Akibatnya, terdapat beberapa kasus di mana perdagangan pengaruh telah dituntut sebagai penyuapan, termasuk kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Irman Gusman. Oleh karena itu, perlu adanya kriminalisasi dan pengaturan trading in influence dalam tatanan hukum nasional agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan koridor hukum.
Una Via Principle: Legal Certainty and Justice in The Resolution of Capital Market Criminal Cases Putri Amaris, Putu Kanitha; Yudistira Darmadi, A.A. Ngurah Oka
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 06 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v3i06.1969

Abstract

The focusing aims of this research are to scrutinize and assess the characteristics of capital market crimes that are specifically regulated separately from general crimes in the Criminal Code and the setting of the una via principle in the settlement of capital market crimes in purpose to maintain legal certainty and justice. The problems that underlies include: (1) how is the arrangement of una via principle in Indonesian capital market legal system and (2) how should the application of una via principle in capital market criminal case settlement in Indonesia. With a normative juridical method, this research analyzes norms, principles and legislation related to the una via principle in capital market regulations in Indonesia, namely Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. The conclusion drawn from this study indicate the existence of una via principle comes with the concept of selecting sanctions for perpetrators of capital market crimes aimed at providing justice and legal certainty. However, the regulation of the una via principle still needs to be improved because the current legal rules have vagueness which causes unclear procedures for resolving capital market criminal cases. Efforts are needed to improve regulations, increase coordination and collaboration between law enforcement officials, establish a transparent mechanism for imposing sanctions and conduct a transparent and fair trial.
Co-Authors Agus Dwi Saputra, Agus Dwi Anak Agung Anggy Tryeza Purnama Ningrum Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni Anak Agung Gde Agung Yudistira Anak Agung Linda Cantika Anak Agung Ngurah Bagus Agung Wira Nantha Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Arya Agung Iswara Aryantha Wijaya Asafita Benzelina Salhuteru Astiti, Ni Made Yordha Ayu Aulia Naomi Mariana Brahmana, Ida Bagus Cintyahapsari Lanthikartika Gde Gunasaumyadiva Andarawata Mpuhaji Gede Bagus Doddy Surya Bramantha Putra Gede Made Dananda Paramartha Susila I Gede Ardi Wiranata I Gede Leo Ananta Pratama I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Bagus Surya prabawa I Gusti Ayu Adisya Putri Maheswari I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana I Kadek Dhananjaya Wijaya Pastika I Made Gilang Rama Wisesa I Nyoman Agus Adi Priantara I Nyoman Darma Yoga I Wayan Wiguna Pujawan Johana Nababan Kadek Indah Bijayanti Kevin Abdurrahman Setiono Komang Della Nadila Leony Ghuusbertha Marpaung Luthfiyah Nur Halimah Made Dwi Raditya Utama Putra Sari Made Shannon Tjung Margarrick Yoga Adinata Putra Matthew Jeremy Sibarani Mayun Dharma Wijaya, Anak Agung Ngurah Megi Megayani, Ni Ketut Ngetis Ni Putu Melinia Ary Briliantari Nyoman Satyayudha Dananjaya Nyoman Yogandiranjaya Pradnya Dwiditya Putra, Nyoman Krisna Ananda Putri Amaris, Putu Kanitha Putri Saniamarani, Kadek Sandra Putu Sarasita Kismadewi Rafi Lukmanul Hakim Regina Santa Monica Lumban Gaol silanno, rikky Simanjuntak, Indah Galatia Chandra Tia Monica Sihotang Wahyuni, Komang Mira Widhi, Luh Putu Purnama Ning