<![CDATA[Artikel ini bertujuan mengkaji hubungan antara demokrasi dan hukum sebagai dasar dalam menjaga keadilan dan kedaulatan rakyat, dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait. Demokrasi dan rule of law merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan berdaulat. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan, sementara rule of law memastikan kekuasaan dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel. Keduanya saling bergantung: demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang kuat, sedangkan tanpa demokrasi, hukum berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, keseimbangan keduanya penting untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan sosial, dan menjaga kedaulatan rakyat. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum, antara lain melalui peningkatan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum. Selain itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan transparansi dalam pemerintahan harus terus dilakukan guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintaha. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi dan rule of law di Indonesia diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Kata Kunci: Demokrasi, Rule of Law, Keadilan, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusi]]>
Copyrights © 2026
