Konstitusionalisasi Politik Hukum Pidana Pasca-Putusan MK Nomor 27/PUU-XXIV/2026: Batas Kriminalisasi Penggunaan Lambang Negara

Lilis Yohana Nababan (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu)
Herlita Eryke (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu)

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Penelitian ini menganalisis batas konstitusional kewenangan legislator dalam mengkriminalisasi penggunaan Lambang Negara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis, konseptual, dan konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan konstitusional Garuda Pancasila tidak serta-merta membenarkan setiap bentuk kriminalisasi terhadap penggunaannya. Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 yang membatalkan Pasal 237 huruf c KUHP memperlihatkan bahwa legislator tidak dapat menghidupkan kembali substansi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tanpa mengatasi ratio decidendi putusan sebelumnya. Penelitian ini menawarkan konsep beban justifikasi konstitusional legislator yang mencakup legitimasi kepentingan hukum, keseriusan bahaya, kebutuhan dan subsidiaritas, proporsionalitas, kepastian norma, serta konsistensi terhadap preseden konstitusional. Rekriminalisasi terhadap substansi yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi memerlukan justifikasi konstitusional yang lebih tinggi. Konstitusionalisasi politik hukum pidana diperlukan untuk memastikan kebijakan kriminalisasi tetap berada dalam batas supremasi konstitusi dan perlindungan hak warga negara.