Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Lilis Yohana Nababan
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Konstitusionalisasi Politik Hukum Pidana Pasca-Putusan MK Nomor 27/PUU-XXIV/2026: Batas Kriminalisasi Penggunaan Lambang Negara Lilis Yohana Nababan; Herlita Eryke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4233

Abstract

Penelitian ini menganalisis batas konstitusional kewenangan legislator dalam mengkriminalisasi penggunaan Lambang Negara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis, konseptual, dan konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan konstitusional Garuda Pancasila tidak serta-merta membenarkan setiap bentuk kriminalisasi terhadap penggunaannya. Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 yang membatalkan Pasal 237 huruf c KUHP memperlihatkan bahwa legislator tidak dapat menghidupkan kembali substansi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional tanpa mengatasi ratio decidendi putusan sebelumnya. Penelitian ini menawarkan konsep beban justifikasi konstitusional legislator yang mencakup legitimasi kepentingan hukum, keseriusan bahaya, kebutuhan dan subsidiaritas, proporsionalitas, kepastian norma, serta konsistensi terhadap preseden konstitusional. Rekriminalisasi terhadap substansi yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi memerlukan justifikasi konstitusional yang lebih tinggi. Konstitusionalisasi politik hukum pidana diperlukan untuk memastikan kebijakan kriminalisasi tetap berada dalam batas supremasi konstitusi dan perlindungan hak warga negara.
Co-Authors Herlita Eryke