<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji peran kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan keandalan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam membentuk kualitas opini audit pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan desain kuantitatif berbasis data sekunder dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat. Seluruh populasi dilibatkan melalui pendekatan sensus dengan total 70 unit analisis (14 daerah × 5 tahun, 2020–2024). Metode analisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Variabel independen adalah kepatuhan SAP (X₁) diproksikan dari jumlah temuan ketidaksesuaian SAP, dan SPIP (X₂) dari jumlah temuan kelemahan SPI dalam LHP BPK. Variabel dependen adalah opini audit (Y) berskala ordinal 1–4. Hasil menunjukkan bahwa kepatuhan SAP berpengaruh signifikan negatif (t = -4,849; sig. = 0,000) dan SPIP berpengaruh signifikan positif (t = 2,561; sig. = 0,013) terhadap opini audit. Secara simultan, keduanya berpengaruh signifikan (F = 13,421; sig. = 0,000) dengan Adjusted R² = 25,1%. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan SAP dan penguatan SPIP merupakan prasyarat utama bagi pemerintah daerah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ]]>
Copyrights © 2026
