Transformasi digital di sektor perbankan menghadirkan bank digital yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas transaksi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, perkembangan ini juga memunculkan risiko hukum baru, seperti hilangnya dana konsumen akibat gangguan sistem, kebocoran data, serangan siber, atau kelalaian layanan. Penelitian ini menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum bank digital atas kehilangan dana konsumen berdasarkan sistem hukum positif Indonesia, menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa bank digital tetap berkewajiban menjaga keamanan dana konsumen melalui prinsip kehati-hatian, kepercayaan, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko teknologi informasi. Kelalaian sistem, kegagalan pengawasan transaksi, atau kesalahan internal bank dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerapan prinsip pertanggungjawaban hukum secara konsisten menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas.
Copyrights © 2026