Analisis Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Terhadap Putusan Nomor 704/Pid.B/2025/PN Stb Jo. 692/PID/2026/PT MDN)

Dio Dera Darmawan (Universitas Pembangunan Panca Budi)
Ismaidar (Universitas Pembangunan Panca Budi)
Abdul Rahman Maulana Siregar (Universitas Pembangunan Panca Budi)

JUDGE: Jurnal Hukum
Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma upaya hukum terhadap putusan bebas (vrijspraak) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Masalah utama yang dikaji adalah interpretasi hakim terhadap pembatasan upaya hukum atas putusan bebas dan implikasinya terhadap nilai kepastian hukum serta keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, khususnya melalui analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 179/PID.SUS/2026/PT JMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 299 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 secara eksplisit melarang permohonan kasasi atas putusan bebas. Dalam praktiknya, Majelis Hakim memberikan interpretasi progresif bahwa larangan tersebut juga membatasi ruang bagi upaya hukum banding, mengingat kedudukan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan ulangan tidak lagi diberikan ruang oleh undang-undang untuk menguji fakta yang telah dinyatakan tidak terbukti. Kebijakan hukum ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi terdakwa dan mempertegas perlindungan hak asasi manusia serta asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana nasional.