PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN DAN PENGGUNAAN ALAT BERAT DALAM KAWASAN HUTAN (Studi Kasus di Polres Labuhanbatu Selatan Berdasarkan UU No 18 Tahun, 2013 jo UU No 6 Tahun 2023)

Firdaus Barus (Universitas Pembangunan Panca Budi)
T. Riza Zarzani (Universitas Pembangunan Panca Budi)
Mhd. Azhali Siregar (Universitas Pembangunan Panca Budi)

JUDGE: Jurnal Hukum
Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum

Kawasan hutan merupakan aset strategis negara yang rentan terhadap kejahatan lingkungan, termasuk kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dan penggunaan alat berat di dalam kawasan hutan. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Pasal 92 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 UU No. 6 Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kasus konkret di Polres Labuhanbatu Selatan dijadikan bahan analisis, di mana satu unit excavator merek Hitachi diamankan saat melakukan pembuatan parit di kawasan Hutan Produksi Tetap milik PT Sinar Belantara Indah pada 21 Maret 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara proporsional sesuai doktrin penyertaan, dengan mempertimbangkan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing dalam tindak pidana kehutanan tersebut. Pembuktian unsur tanpa izin dan status kawasan hutan telah terpenuhi melalui keterangan ahli kehutanan, data koordinat GPS, keterangan saksi, dan barang bukti excavator. Disimpulkan bahwa penegakan hukum perlu diperluas melampaui pelaku lapangan untuk menjangkau aktor intelektual dan jaringan kejahatan kehutanan secara sistematis.