Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2025/PN Srh).

Hardianto (Universitas Pembangunan Panca Budi)
Suci Ramadani (Universitas Pembangunan Panca Budi)
Mhd Azhali Siregar (Universitas Pembangunan Panca Budi)

JUDGE: Jurnal Hukum
Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum

Indonesia, sebagai negara hukum, dalam Pasal 1 ayat 3 Konstitusi 1945, sebagaimana telah diubah, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum. Hukum merupakan norma atau peraturan yang mengatur masyarakat; semua perilaku dan tindakan warganya harus didasarkan pada hukum. Seiring dengan perkembangan yang semakin cepat, bentuk-bentuk kejahatan juga menjadi semakin kompleks dan terorganisir. Salah satu bentuk kejahatan yang telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan adalah kejahatan narkotika. Hal ini karena sirkulasinya mencakup semua lapisan masyarakat, baik miskin, kaya, tua, muda, maupun anak-anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan narkotika yang melibatkan penyalahgunaan pribadi narkotika Kelompok I, berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Srh. Isu-isu yang dipelajari meliputi penerapan unsur-unsur kejahatan, dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan kelayakan penerapan sanksi pidana dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka dan analisis putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Kelompok I tipe shabu (metamfetamin), Terdakwa menggunakan Narkotika Kelompok I tanpa diyakinkan, ditipu, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.