<![CDATA[Overcrowding merupakan persoalan struktural yang masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi kelebihan kapasitas hunian berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban, efektivitas pembinaan, serta pemenuhan hak warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan fungsi keamanan oleh petugas pemasyarakatan dalam menjaga stabilitas overcrowding di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam serta mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan mengaitkan temuan empiris dan ketentuan normatif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fungsi keamanan secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun efektivitas pelaksanaannya belum optimal akibat kondisi overcrowding yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana pengamanan. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fungsi keamanan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh kebijakan penanggulangan overcrowding yang komprehensif dan terintegrasi agar stabilitas keamanan dan ketertiban pemasyarakatan dapat terwujud secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
