<![CDATA[Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), negara menunaikan tanggung jawabnya atas hak gizi dan kesehatan, tetapi produksi makanan massal setiap hari menimbulkan risiko keamanan pangan yang memerlukan pengawasan berdasar hukum. Kajian ini menelaah aspek hukum pengawasan keamanan pangan MBG dalam rangka melindungi hak kesehatan penerima di Kabupaten Tapanuli Selatan serta penegakan hukum atas pelanggarannya, dengan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Data lapangan tahun 2026 menunjukkan 14 SPPG melayani 36.553 penerima manfaat dan seluruhnya telah memiliki SLHS. Namun, cakupan pelatihan relawan baru 82,1%; angka ini masih rendah karena 117 relawan belum terlatih tersebar pada 13 SPPG dan tiga dapur hanya mencapai 42,5–63,8%. Dari 93.481 sasaran, yang terjangkau baru 39,0%, lima kecamatan masih tanpa dapur, dan hasil uji laboratorium belum terdokumentasi. Pengawasan baru kuat pada kepatuhan formal, sedangkan pembuktian kepatuhan SOP dan tindak lanjut temuan masih lemah. Penegakan hukum perlu diawali pemeriksaan dan sanksi administratif bertingkat, sedangkan pertanggungjawaban perdata dan pidana hanya dapat dibebankan apabila unsur kesalahan, kewenangan, dan hubungan kausal terbukti. Model PASTI-GIZI direkomendasikan untuk memperjelas penanggung jawab setiap fungsi pengawasan.]]>
Copyrights © 2026
