p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum
H. Henry Aspan
Universitas Pembangunan Panca Budi

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG STUDI KASUS: KECAMATAN PERCUT SEI TUAN Lucas Andrew Paciolo Butar-Butar; H. Henry Aspan; Asman Siagian
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2737

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PTSL di Kecamatan Percut Sei Tuan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menilai dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, konflik pertanahan, dan keterbatasan sumber daya. Program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepastian hukum, namun masih membutuhkan perbaikan dalam implementasi. Oleh karena itu, BPN/ATR berperan penting dalam melakukan pendekatan intens kepada masyarakat untuk meminimalkan hambatan tersebut.
ASPEK HUKUM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERBASIS PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN Wan Apriyanti Lubis; H. Henry Aspan; T.Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2803

Abstract

Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), negara menunaikan tanggung jawabnya atas hak gizi dan kesehatan, tetapi produksi makanan massal setiap hari menimbulkan risiko keamanan pangan yang memerlukan pengawasan berdasar hukum. Kajian ini menelaah aspek hukum pengawasan keamanan pangan MBG dalam rangka melindungi hak kesehatan penerima di Kabupaten Tapanuli Selatan serta penegakan hukum atas pelanggarannya, dengan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Data lapangan tahun 2026 menunjukkan 14 SPPG melayani 36.553 penerima manfaat dan seluruhnya telah memiliki SLHS. Namun, cakupan pelatihan relawan baru 82,1%; angka ini masih rendah karena 117 relawan belum terlatih tersebar pada 13 SPPG dan tiga dapur hanya mencapai 42,5–63,8%. Dari 93.481 sasaran, yang terjangkau baru 39,0%, lima kecamatan masih tanpa dapur, dan hasil uji laboratorium belum terdokumentasi. Pengawasan baru kuat pada kepatuhan formal, sedangkan pembuktian kepatuhan SOP dan tindak lanjut temuan masih lemah. Penegakan hukum perlu diawali pemeriksaan dan sanksi administratif bertingkat, sedangkan pertanggungjawaban perdata dan pidana hanya dapat dibebankan apabila unsur kesalahan, kewenangan, dan hubungan kausal terbukti. Model PASTI-GIZI direkomendasikan untuk memperjelas penanggung jawab setiap fungsi pengawasan.