<![CDATA[Artikel ini mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diterapkan pada tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI, serta dampaknya bagi kewenangan mengadili Peradilan Militer. Kajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistem. Bahan hukum primernya terdiri atas UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI beserta perubahannya melalui UU Nomor 3 Tahun 2025, dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Temuan menunjukkan bahwa KUHP Nasional memang mengganti landasan hukum pidana materiil, tetapi tidak serta-merta menghapus atau memindahkan seluruh wewenang Peradilan Militer. Titik persoalannya ada pada benturan antara Pasal 9 UU Peradilan Militer, yang menetapkan yurisdiksi menurut status pelaku ketika delik dilakukan, dan Pasal 65 UU TNI hasil perubahan 2025, yang membagi yurisdiksi menurut sifat deliknya. Benturan ini kian krusial karena Pasal 74 UU TNI menggantungkan efektivitas Pasal 65 pada lahirnya undang-undang Peradilan Militer yang baru. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan KUHP Nasional kepada prajurit perlu dipisahkan dari persoalan kompetensi absolut pengadilan. Harmonisasi peraturan dan pedoman penegakan hukum dibutuhkan supaya tidak muncul ketidakjelasan soal forum, prosedur, dan pertanggungjawaban pidana prajurit.]]>
Copyrights © 2026
