<![CDATA[Era globalisasi yang menghapus sekat yurisdiksi antarnegara memicu tingginya mobilitas manusia dan berdampak pada peningkatan angka perkawinan campuran di Indonesia. Namun, fenomena ini membuka celah hukum baru berupa anomali perkawinan semu (sham marriage). Dalam praktik tersebut, ikatan perkawinan dilakukan tanpa itikad baik untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, melainkan semata-mata diorkestrasikan sebagai modus operandi guna memperoleh fasilitas keimigrasian seperti Izin Tinggal dan status kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan keabsahan perkawinan semu dalam tata hukum keluarga Indonesia, prosedur mekanisme pembatalannya, serta implikasi sanksinya terhadap hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus komparatif. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa: (1) Perkawinan semu merupakan bentuk nyata dari cacat kehendak dan tindakan penyelundupan hukum (fraus legis) yang bertentangan dengan esensi filosofis Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. (2) Mekanisme penyelesaian hukumnya secara doktrinal tidak dapat dilakukan melalui gugatan perceraian, melainkan wajib melalui permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan agar status hukum para pihak dikembalikan pada keadaan semula (batal demi hukum atau dapat dibatalkan). (3) Implikasi dari pembatalan tersebut memberikan legitimasi bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengeksekusi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian, pencabutan izin tinggal, hingga memproses pidana keimigrasian atas dasar pemberian keterangan atau dokumen yang tidak benar kepada institusi negara. Penanganan kasus ini mutlak membutuhkan sinergitas pertukaran data antara Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan instansi Imigrasi.]]>
Copyrights © 2026
